Kebijakan afirmatif perempuan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kesetaraan politik di Indonesia. Aturan kuota minimal 30 persen calon perempuan, penguatan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta keterwakilan dalam lembaga legislatif menjadi instrumen untuk memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
UU Pemilu Mengatur Kuota 30 Persen Calon Perempuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan utama kebijakan afirmatif dalam pencalonan legislatif. Pasal 245 mewajibkan partai politik peserta pemilu menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Ketentuan tersebut juga mengatur komposisi pencalonan melalui sistem setiap tiga bakal calon yang harus memuat sekurang-kurangnya satu calon perempuan. Aturan ini mendorong partai politik memberikan kesempatan lebih besar kepada perempuan untuk mengikuti kontestasi politik.
Penguatan aturan tersebut hadir melalui Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026. Putusan yang dibacakan pada 25 Mei 2026 itu menegaskan bahwa KPU dapat menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan tertentu apabila partai tersebut tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
Putusan MK Perkuat Keterwakilan Perempuan di DPR
Mahkamah Konstitusi juga memperkuat keterwakilan perempuan dalam pengisian Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Melalui Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 pada 30 Oktober 2025, MK menegaskan pentingnya komposisi anggota dan pimpinan AKD yang memperhatikan perimbangan jumlah perempuan pada setiap fraksi.
Ketentuan tersebut mencakup sejumlah perangkat DPR, seperti komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah. Penguatan ini membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam proses legislasi, pengawasan, serta pembahasan anggaran.
Kesenjangan Representasi Masih Menjadi Tantangan
Besarnya jumlah pemilih perempuan belum sepenuhnya mencerminkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Data Pemilu 2024 mencatat pemilih perempuan mencapai sekitar 50,11 persen atau 102,58 juta dari total 204,81 juta pemilih.
Namun, sejumlah hambatan masih membatasi partisipasi perempuan dalam politik, antara lain:
- Budaya patriarki: Pandangan sosial tertentu masih membatasi ruang perempuan dalam kepemimpinan politik.
- Penempatan calon: Sejumlah partai politik belum konsisten menempatkan perempuan pada nomor urut strategis.
- Hambatan struktural: Akses terhadap sumber daya politik dan kesempatan pengambilan keputusan belum merata.
Kebijakan Afirmatif Perempuan Membutuhkan Komitmen Partai
Pemenuhan kuota 30 persen perlu berjalan bersama perubahan budaya politik dan komitmen internal partai. Partai politik memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan yang setara, membangun kapasitas kader perempuan, serta membuka akses kepemimpinan.
Upaya tersebut juga membutuhkan pengawasan pemilu yang inklusif. Keterlibatan perempuan sebagai pemilih, peserta, penyelenggara, dan pengawas dapat memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
Ikuti perkembangan isu politik, kesetaraan gender, dan kebijakan publik melalui artikel-artikel terbaru di PakistanIndonesia.com. Beragam informasi tersebut dapat membantu pembaca memahami perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat.
Jangan lewatkan pula pembahasan menarik lainnya di PakistanIndonesia.com mengenai peran perempuan, kepemimpinan, serta berbagai isu sosial yang membentuk masa depan Indonesia.