Muhammad Zia-ul-Haq: Jejak Kontroversial Jenderal Pakistan

Muhammad Zia-ul-Haq merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah politik Pakistan. Menjabat sebagai Presiden dari 1978 hingga kematiannya pada 1988, kepemimpinan Zia ditandai oleh militerisme, Islamisasi kebijakan negara, serta campur tangan besar dalam perang Afghanistan. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai sosok ini melalui beberapa sub-topik utama.

Latar Belakang dan Awal Karier Militer Zia-ul-Haq

Muhammad Zia-ul-Haq lahir pada 12 Agustus 1924 di Jalandhar, India Britania (sekarang India). Ia berasal dari keluarga Muslim dan menempuh pendidikan di St. Stephen’s College, Delhi. Setelah lulus, Zia bergabung dengan Angkatan Darat India Britania pada tahun 1943. Setelah pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947, ia memilih menjadi bagian dari militer Pakistan. Zia dikenal sebagai perwira yang disiplin, taat beragama, dan tidak banyak bicara.

Karier militernya berkembang secara perlahan tapi pasti. Ia pernah bertugas sebagai atase militer di Yordania dan memimpin beberapa satuan penting. Pada tahun 1976, Zia diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan oleh Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto, meskipun saat itu banyak jenderal lain yang lebih senior. Bhutto memilih Zia karena menganggapnya tidak berambisi secara politik. Namun keputusan itu justru berbalik arah, karena setahun kemudian Zia melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan.

Kudeta 1977 dan Jatuhnya Zulfikar Ali Bhutto

Pada 5 Juli 1977, Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq melakukan kudeta militer dan mengambil alih pemerintahan dari Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto. Kudeta ini terjadi karena situasi politik yang kacau setelah pemilu yang dituduh curang. Banyak protes dari kelompok oposisi, dan Zia mengaku ingin menenangkan keadaan. Ia berjanji akan mengadakan pemilu dalam 90 hari, tapi kemudian menunda pemilu dan memimpin secara militer.

Setelah kudeta, Bhutto ditangkap dan dituduh memerintahkan pembunuhan terhadap lawan politiknya. Ia diadili dan dihukum mati, lalu digantung pada 4 April 1979. Banyak orang, termasuk dari luar negeri, menganggap hukuman itu tidak adil dan bernuansa politik. Peristiwa ini mengakhiri pemerintahan demokratis dan membuka jalan bagi kekuasaan militer Zia yang berlangsung selama 11 tahun.

Program Islamisasi dan Dampaknya pada Pakistan

Salah satu kebijakan utama Jenderal Zia-ul-Haq saat memimpin Pakistan adalah Islamisasi, yaitu usaha menjadikan hukum dan kehidupan masyarakat lebih sesuai dengan ajaran Islam. Ia menerapkan beberapa aturan baru, seperti Hudood Ordinances (hukuman berdasarkan hukum Islam), zakat wajib, dan membentuk Mahkamah Syariah. Zia juga mengubah isi pelajaran di sekolah agar lebih religius dan mendorong media untuk mengikuti nilai-nilai Islam konservatif.

Program ini membawa perubahan besar dalam masyarakat Pakistan. Di satu sisi, beberapa orang mendukung karena merasa negara menjadi lebih Islami. Namun di sisi lain, banyak yang mengkritik karena aturan itu membatasi kebebasan perempuan, kelompok minoritas, dan memperkuat paham keagamaan yang keras. Islamisasi di era Zia juga dianggap sebagai awal mula munculnya kelompok ekstremis dan kekerasan berbasis agama yang masih berdampak hingga sekarang.

Peran Kunci dalam Perang Afghanistan dan Hubungan dengan AS

Pada tahun 1979, Uni Soviet menyerang Afghanistan. Jenderal Zia-ul-Haq memutuskan bahwa Pakistan harus membantu rakyat Afghanistan. Pakistan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Arab Saudi untuk memberi senjata dan pelatihan kepada mujahidin (pejuang Afghanistan). Karena itu, Pakistan menjadi pusat utama bantuan bagi perang melawan Soviet, dan lembaga intelijen Pakistan, yaitu ISI, mendapat peran besar.

Berkat kerja sama ini, hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat semakin erat. AS memberi bantuan uang dan senjata ke Pakistan. Tapi, akibat dari perang ini, banyak kelompok bersenjata muncul di Pakistan. Setelah perang selesai, beberapa kelompok ini menjadi masalah besar karena membawa kekerasan dan ekstremisme. Jadi, meskipun Pakistan menjadi lebih kuat secara militer, perang ini juga membawa dampak buruk yang bertahan lama.

Kematian Misterius dalam Kecelakaan Pesawat C-130

Pada 17 Agustus 1988, Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pesawat militer tipe C-130 Hercules di dekat Bahawalpur, Pakistan. Dalam insiden tersebut, selain Zia, turut tewas juga beberapa pejabat tinggi Pakistan dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Pakistan, Arnold Raphel.

Pesawat baru saja lepas landas setelah menghadiri demonstrasi persenjataan militer, namun hanya beberapa menit kemudian, pesawat hilang kendali dan jatuh. Semua penumpang tewas di tempat. Hingga kini, penyebab kecelakaan masih menjadi misteri. Beberapa laporan menyebut kemungkinan adanya sabotase, racun gas, atau kerusakan teknis, tetapi tidak pernah ada hasil penyelidikan resmi yang jelas. Kematian Zia mengakhiri 11 tahun pemerintahan militer dan membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan sipil. Tak lama setelah itu, pemilu diadakan, dan Benazir Bhutto, putri Zulfikar Ali Bhutto, akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri.

Warisan Kontroversial dan Dampak Jangka Panjang Zia-ul-Haq

Pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq membawa perubahan besar bagi Pakistan, terutama melalui program Islamisasi yang mengakar dalam hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial. Ia menerapkan hukum Syariah seperti Hudood Ordinances dan sistem zakat nasional, serta mendorong media dan kurikulum pendidikan agar mencerminkan nilai-nilai Islam konservatif. Langkah-langkah ini membentuk arah baru bagi identitas nasional Pakistan, namun juga memicu tumbuhnya intoleransi dan radikalisasi yang masih dirasakan hingga kini.

Selain itu, Zia memperkuat dominasi militer dalam politik dan menjadikan Pakistan sebagai pemain kunci dalam perang Afghanistan melawan Uni Soviet. Keputusan ini membuka jalan bagi meningkatnya kekuatan kelompok militan dan memperbesar peran intelijen dalam urusan negara. Meskipun sebagian kalangan menganggap Zia sebagai tokoh yang memperkuat fondasi Islam di Pakistan, banyak yang menilainya sebagai sosok yang melemahkan demokrasi dan memperkuat sistem otoriter. Warisannya masih menjadi sumber kontroversi dan perdebatan publik hingga saat ini.