PakistanIndonesia.com – Perdagangan Indonesia dan Pakistan sudah mencapai US$4,26 miliar pada 2025. Namun, besarnya nilai tersebut belum berarti seluruh peluang bisnis kedua negara sudah dimanfaatkan secara maksimal. Di balik pertumbuhan perdagangan, masih ada persoalan yang dapat menghambat eksportir, mulai dari ketergantungan pada komoditas tertentu hingga aturan akses pasar yang tidak selalu sederhana.
Situasi ini justru menarik. Hambatan perdagangan sering dianggap sebagai alasan untuk menunda ekspansi bisnis. Padahal, bagi pengusaha yang mampu membaca kebutuhan pasar, persoalan tersebut bisa menjadi celah untuk membangun kerja sama baru. Pertanyaannya, tantangan apa saja yang sebenarnya dihadapi Indonesia dan Pakistan, dan bagaimana mengubahnya menjadi peluang?
1. Ketergantungan pada Sawit Membatasi Diversifikasi Ekspor
Salah satu tantangan terbesar perdagangan Indonesia–Pakistan adalah konsentrasi ekspor pada sejumlah komoditas unggulan. Minyak sawit dan produk turunannya masih menjadi andalan Indonesia dalam memasok kebutuhan Pakistan.
Kementerian Perdagangan mencatat, ekspor Indonesia ke Pakistan mencapai US$4,11 miliar pada 2025. Sementara itu, impor Indonesia dari Pakistan sekitar US$150 juta. Kondisi tersebut menghasilkan surplus perdagangan yang besar bagi Indonesia.
Sekilas, surplus ini terlihat menguntungkan. Namun, ketergantungan pada kelompok produk tertentu membuat perdagangan rentan terhadap perubahan harga komoditas, kebijakan impor, dan persaingan pemasok internasional.
Di sinilah peluang diversifikasi muncul. Indonesia dapat memperluas penjualan produk tekstil, komponen kendaraan, bahan baku industri, makanan olahan, serta produk bernilai tambah lainnya. Sebaliknya, Pakistan juga memiliki kesempatan memperbesar ekspor beras, buah jeruk, tembakau, dan produk manufaktur ke Indonesia.
Artinya, tantangan perdagangan bukan hanya meningkatkan angka ekspor, melainkan membangun hubungan bisnis yang lebih beragam dan seimbang.
2. Fasilitas Tarif Belum Otomatis Membuat Produk Lebih Kompetitif
Indonesia dan Pakistan sebenarnya sudah memiliki Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA). Perjanjian ini memberikan fasilitas pengurangan tarif untuk produk tertentu yang memenuhi ketentuan.
Namun, keberadaan perjanjian dagang tidak berarti seluruh barang otomatis bebas bea masuk. Eksportir tetap harus memeriksa kode Harmonized System (HS), daftar produk yang memperoleh preferensi, serta ketentuan asal barang atau rules of origin.
Bagi perusahaan yang belum memahami prosedur tersebut, kesalahan dokumen dapat menimbulkan biaya tambahan dan memperlambat proses perdagangan.
Persoalan ini sekaligus membuka peluang bagi perusahaan jasa ekspor, konsultan kepabeanan, asosiasi perdagangan, dan penyedia layanan logistik. Mereka dapat membantu pelaku usaha memahami fasilitas tarif, menyiapkan dokumen, serta mengidentifikasi produk yang memiliki keuntungan akses pasar.
Dengan kata lain, semakin kompleks perdagangan, semakin besar pula kebutuhan terhadap layanan pendukung ekspor.
3. Regulasi Impor dan Persaingan Membuat Pengusaha Harus Lebih Siap
Tantangan berikutnya adalah perbedaan regulasi perdagangan. Setiap produk yang masuk ke Pakistan harus mengikuti ketentuan impor, standar teknis, persyaratan administrasi, serta ketentuan khusus sesuai kategorinya.
Kementerian Perdagangan Pakistan secara berkala menerbitkan perubahan kebijakan melalui berbagai pemberitahuan atau SRO (Statutory Regulatory Orders). Karena itu, eksportir Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan informasi lama ketika mengirimkan barang.
Selain regulasi, persaingan juga menjadi persoalan serius. China, Malaysia, dan sejumlah negara lain telah memiliki posisi dalam rantai pasok Pakistan. Produk Indonesia harus mampu bersaing dari sisi harga, kualitas, konsistensi pasokan, dan waktu pengiriman.
Namun, kondisi tersebut bukan berarti pasar sudah tertutup. Justru, perusahaan Indonesia dapat mencari segmen yang belum dilayani secara optimal, misalnya produk dengan spesifikasi khusus, bahan baku industri, atau barang konsumsi yang memiliki keunggulan kualitas.
Strategi terbaik bukan selalu menawarkan harga termurah. Kepastian pasokan dan hubungan jangka panjang dengan distributor juga dapat menjadi pembeda.
4. Tantangan Logistik Bisa Mendorong Kerja Sama Baru
Jarak geografis Indonesia dan Pakistan membuat pengiriman barang membutuhkan perencanaan yang matang. Biaya angkutan laut, waktu pengiriman, asuransi, dan proses kepabeanan harus masuk dalam perhitungan bisnis sejak awal.
Bagi eksportir kecil dan menengah, biaya logistik dapat menjadi tantangan lebih besar karena volume pengiriman mereka belum tentu cukup untuk memperoleh tarif kompetitif.
Akan tetapi, persoalan ini membuka ruang kolaborasi. Perusahaan logistik dapat mengembangkan layanan konsolidasi kargo, jaringan distribusi, pergudangan, dan pengelolaan rantai pasok untuk perdagangan kedua negara.
Kerja sama antara eksportir, importir, dan penyedia logistik juga dapat membantu mengurangi ketidakpastian pengiriman. Dengan perencanaan yang lebih baik, perusahaan tidak hanya mengejar transaksi pertama, tetapi juga membangun hubungan pasokan berulang.
5. Perluasan CEPA Bisa Menjadi Momentum, Bukan Sekadar Wacana
Indonesia dan Pakistan juga memiliki agenda memperluas kerja sama perdagangan menuju Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Pembahasan ini penting karena hubungan ekonomi kedua negara tidak harus berhenti pada perdagangan barang.
Jika disepakati dan diimplementasikan, kerja sama yang lebih luas berpotensi membuka ruang bagi investasi, jasa, pengembangan industri, dan kemitraan antarpelaku usaha.
Sektor halal, makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, tekstil, serta keuangan syariah dapat menjadi bidang yang patut dikaji bersama. Kedua negara memiliki basis industri dan pasar yang dapat saling melengkapi.
Namun, pengusaha tidak seharusnya menunggu kesepakatan baru untuk mulai bergerak. Riset pasar, pencarian mitra, pemenuhan standar, dan pengembangan produk bisa dilakukan sejak sekarang.
Penutup
Tantangan perdagangan Indonesia–Pakistan memang tidak sederhana. Ketergantungan pada komoditas, keterbatasan fasilitas tarif, perbedaan regulasi, dan biaya logistik membutuhkan strategi yang lebih matang.
Namun, persoalan tersebut juga menciptakan kebutuhan baru terhadap produk alternatif, jasa pendukung ekspor, distribusi, dan kerja sama industri.
Dengan nilai perdagangan bilateral mencapai US$4,26 miliar pada 2025, Indonesia dan Pakistan sudah memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat untuk dikembangkan. Tantangan berikutnya bukan sekadar memperbesar angka perdagangan, melainkan memastikan semakin banyak sektor usaha yang mendapatkan manfaat.
Pada akhirnya, negara yang mampu mengubah hambatan menjadi strategi akan memiliki posisi lebih kuat dalam persaingan pasar internasional.
Sumber Referensi
- Kementerian Perdagangan RI – Data Perdagangan Indonesia dan Pakistan https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-dorong-perluasan-kerja-sama-cepa-dengan-pakistan
-
Kementerian Perdagangan RI – Neraca Perdagangan Total Negara Mitra Utama Januari–Desember 2025 https://bkperdag.kemendag.go.id/storage/publikasi/huSWeTL7FZkWzCraGWC587XnQSn21QYyspCmNm2b.pdf
- Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional – Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/asiaselatan-tengah-timur/pakistan
- Ministry of Commerce Pakistan – Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement https://www.commerce.gov.pk/unilateral-market-access/
- Ministry of Commerce Pakistan – Statutory Regulatory Orders (SRO) https://www.commerce.gov.pk/sros/