Pendahuluan

Desentralisasi Politik Pakistan dan Indonesia. Sebagai dua negara Muslim terbesar di dunia, Pakistan dan Indonesia memiliki kesamaan dalam kompleksitas politik, sosial, serta keragaman budaya. Salah satu isu fundamental yang terus berkembang di kedua negara adalah desentralisasi politik dan otonomi daerah. Desentralisasi bukan hanya soal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, tetapi juga mencerminkan cara negara mengelola keragaman etnis, budaya, dan kebutuhan pembangunan yang berbeda antarwilayah.

Meskipun sama-sama menerapkan desentralisasi, pendekatan, hasil, serta tantangan yang dihadapi Pakistan dan Indonesia berbeda secara signifikan. Artikel ini membandingkan secara menyeluruh sistem otonomi daerah dan praktik desentralisasi politik di kedua negara.

Sejarah Singkat Desentralisasi

Indonesia: Desentralisasi sebagai Produk Reformasi

Indonesia mulai menerapkan desentralisasi secara nyata pasca runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Sentralisme kekuasaan selama lebih dari tiga dekade menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut serta meredam tuntutan separatisme, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu ciri khas sistem desentralisasi di Indonesia adalah pemberian otonomi yang luas kepada kabupaten dan kota. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya. Model ini menciptakan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat lokal, termasuk kelompok adat dan komunitas rentan.

Pakistan: Federalisme dan Amandemen ke-18

Pakistan sejak awal mengadopsi sistem negara federal. Namun, selama bertahun-tahun kekuasaan lebih banyak terpusat di Islamabad, terutama karena dominasi militer dan ketidakstabilan politik. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan dari provinsi-provinsi seperti Balochistan dan Sindh.

Perubahan besar terjadi pada tahun 2010 dengan disahkannya Amandemen ke-18 Konstitusi Pakistan. Amandemen ini secara drastis memperluas kewenangan provinsi, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan energi. Ini menandai babak baru dalam perjalanan desentralisasi Pakistan, meskipun tantangan implementasi masih besar karena lemahnya infrastruktur lokal dan dominasi militer.

Struktur dan Bentuk Otonomi Daerah

Indonesia: Sistem Berjenjang dan Multilevel

Indonesia memiliki struktur pemerintahan daerah berjenjang:

• Pemerintah Provinsi
• Pemerintah Kabupaten/Kota
• Pemerintah Desa

Setiap tingkat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Provinsi seperti Aceh mendapatkan status otonomi khusus yang memungkinkan pelaksanaan syariat Islam dan pengelolaan dana otonomi khusus. Demikian pula Papua dan Papua Barat yang memiliki kekhususan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan.

Keunikan sistem Indonesia adalah kekuatan terbesar justru ada pada kabupaten/kota, berbeda dari sistem federal klasik yang menekankan peran provinsi. Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung memperkuat akuntabilitas.

Pakistan: Provinsi sebagai Pilar Utama

Pakistan memiliki empat provinsi utama: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa (KPK), dan Balochistan. Selain itu, ada wilayah administratif seperti Gilgit-Baltistan dan Azad Jammu & Kashmir. Pemerintah provinsi memegang peran utama dalam desentralisasi, dengan struktur administratif yang lebih sederhana dibanding Indonesia.

Namun, tidak semua wilayah memiliki status yang sama. Gilgit-Baltistan, misalnya, tidak memiliki status provinsi penuh, yang menimbulkan ketimpangan representasi politik. Selain itu, sistem pemilihan lokal belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di semua provinsi.

Tantangan Desentralisasi

Ketimpangan Fiskal dan Infrastruktur

Kedua negara menghadapi tantangan kemampuan fiskal daerah yang timpang. Di Indonesia, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, terutama di wilayah timur. Meskipun ada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), disparitas masih lebar.

Di Pakistan, provinsi seperti Balochistan mengeluhkan minimnya alokasi dana pembangunan, padahal wilayahnya kaya sumber daya alam. Ketimpangan ini memperkuat narasi marginalisasi dan memperlemah rasa kebangsaan.

Tuntutan Separatis dan Ketegangan Sosial

Desentralisasi sering digunakan untuk meredam konflik separatis, tetapi bisa juga menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis. Di Indonesia, konflik bersenjata di Papua dan sejarah pemberontakan di Aceh menjadi bukti tantangan dalam menjaga kesatuan nasional.

Di Pakistan, gerakan separatis di Balochistan dan ketegangan etno-sektarian di Karachi menjadi tantangan tersendiri. Meskipun Amandemen ke-18 memberi ruang lebih besar, kecurigaan terhadap pusat belum sepenuhnya hilang.

Dominasi Pusat dan Intervensi Militer

Perbedaan mencolok antara Pakistan dan Indonesia adalah peran militer. Di Pakistan, meskipun telah terjadi desentralisasi, militer tetap memiliki pengaruh besar dalam urusan daerah, terutama terkait keamanan dan kebijakan luar negeri.

Indonesia, sebaliknya, telah secara sistematis mengurangi peran militer dalam politik sejak reformasi. Meski begitu, sentralisasi kebijakan strategis seperti pertambangan, pendidikan tinggi, dan energi masih berlangsung.

Evaluasi: Keberhasilan dan Kekurangan

Rekomendasi dan Jalan ke Depan

1. Penguatan Kapasitas Daerah

Pemerintah pusat perlu mendukung daerah melalui pelatihan birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan fleksibilitas pengelolaan anggaran. Penguatan kapasitas ini penting untuk menutup kesenjangan kualitas layanan antarwilayah.

2. Keadilan Fiskal dan Transparansi Dana Transfer

Dana alokasi harus diberikan berdasarkan indikator objektif seperti indeks kemiskinan dan ketertinggalan. Transparansi pelaporan dan audit juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.

3. Peningkatan Partisipasi Publik Inklusif

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah perlu melibatkan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok adat. Inklusivitas adalah kunci keberhasilan desentralisasi.

4. Evaluasi Regulasi Pusat

Pemerintah pusat harus menyelaraskan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Penyusunan kebijakan nasional wajib memperhatikan perspektif lokal.

5. Desentralisasi Inklusif dan Berkelanjutan

Desentralisasi harus dilihat bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai upaya untuk menjamin keadilan sosial, pengakuan hak masyarakat lokal, dan memperkuat ikatan kebangsaan.

Kesimpulan

Desentralisasi politik di Pakistan dan Indonesia merupakan cermin dari dinamika demokrasi, pembangunan, dan pengelolaan keragaman. Keduanya memiliki pendekatan berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama: menjaga stabilitas nasional melalui pemberdayaan daerah.

Meskipun tantangan masih besar, baik Pakistan maupun Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menjadikan desentralisasi sebagai fondasi negara yang inklusif dan responsif terhadap rakyat. Ke depan, kolaborasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, dan transparansi fiskal adalah kunci mewujudkan desentralisasi yang berkelanjutan dan adil.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa perbedaan utama antara desentralisasi politik Pakistan dan Indonesia? Indonesia menerapkan otonomi hingga tingkat kabupaten/kota, sedangkan Pakistan menekankan kekuasaan pada tingkat provinsi. Sistem Indonesia lebih multilevel, sementara Pakistan bersifat federal.

Kapan Pakistan dan Indonesia memulai desentralisasi? Indonesia memulai desentralisasi formal pada tahun 1999 pascareformasi. Pakistan memperkuat desentralisasi melalui Amandemen ke-18 Konstitusi pada tahun 2010.

Mengapa desentralisasi penting bagi negara berkembang? Desentralisasi memungkinkan kebijakan lebih sesuai kebutuhan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Call to Action

Apakah Anda memiliki pandangan tentang bagaimana desentralisasi seharusnya dijalankan di negara berkembang? Tinggalkan komentar Anda dan bagikan artikel ini untuk memperluas diskusi.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah – https://peraturan.bpk.go.id

2. Constitution (Eighteenth Amendment) Act, 2010 – Pakistan – https://na.gov.pk/uploads/documents/1302138353_934.pdf

3. Haris, Syamsuddin (2004). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Era Reformasi. LIPI Press.

4. International Crisis Group. (2006). Pakistan: Problems of Provincial Autonomy. Asia Report No. 126. https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan/pakistan-problems-provincial-autonomy

5. Buehler, Michael. (2010). Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere. In: Edward Aspinall & Greg Fealy (Eds.), Soeharto’s New Order and its Legacy. ANU Press.

6. Ahmed, Manzoor (2014). Federalism and Decentralisation in Pakistan. Journal of the Punjab University Historical Society, Vol. 27(2).

7. World Bank. (2020). Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/432961582568760339/indonesia-public-expenditure-review-spending-for-better-results

8. Cheema, Ali & Mohmand, Shandana Khan. (2019). Local Government Reforms in Pakistan: Strengthening Social Accountability. Institute of Development and Economic Alternatives (IDEAS). https://ideaspak.org/

9. UNDP Indonesia. (2022). Decentralization and Local Governance in Indonesia: Lessons and Challenges. https://www.id.undp.org/