Pendahuluan

Media massa memiliki posisi strategis dalam membentuk opini publik, memengaruhi kebijakan, dan menjaga jalannya demokrasi. Di Pakistan dan Indonesia, dua negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, peran media massa dalam politik dan demokrasi sangat penting sejak masa awal kemerdekaan.

Artikel ini akan membahas peran tersebut dari berbagai sudut pandang: sejarah, perkembangan, aktor media saat ini, tantangan yang dihadapi, hingga prospek masa depan. Dengan memahami perjalanan media di kedua negara, kita dapat melihat bagaimana media menjadi pilar penting demokrasi modern.

Sejarah Perkembangan Peran Media Massa dalam Politik dan Demokrasi di Pakistan dan Indonesia

Sejarah media massa di Pakistan dan Indonesia memiliki latar belakang berbeda, namun keduanya berakar pada pengalaman kolonial.

• Indonesia
  Sejak masa kolonial Belanda, media berbahasa Melayu seperti Medan Prijaji menjadi sarana perlawanan intelektual. Setelah kemerdekaan 1945, media digunakan untuk menggalang persatuan dan menyebarkan semangat nasionalisme.

• Pakistan
  Sejarah media modern dimulai pada masa kolonial Inggris. Surat kabar berbahasa Urdu dan Inggris menjadi sarana penyebaran gagasan kemerdekaan. Setelah merdeka pada 1947, media digunakan untuk memperkuat identitas nasional dan membangun narasi kebangsaan.

Ringkasnya, media di kedua negara sejak awal berperan sebagai penggerak opini publik dan penjaga persatuan.

Media Massa di Era Otoritarian

Baik Pakistan maupun Indonesia pernah mengalami periode pembatasan kebebasan pers.

• Indonesia
  Pada era Orde Baru (1966–1998), pemerintah menerapkan kebijakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Media yang mengkritik pemerintah berisiko dicabut izinnya. Hal ini membuat banyak media berhati-hati dalam memberitakan isu politik.

• Pakistan
  Pada masa pemerintahan militer seperti era Zia-ul-Haq (1977–1988), kebebasan pers ditekan melalui sensor ketat. Media diarahkan untuk mengikuti kebijakan pemerintah dan menghindari kritik terbuka.

Periode ini menunjukkan bagaimana media dapat menjadi corong kekuasaan ketika kebebasan pers dibatasi.

Era Reformasi dan Demokratisasi

Reformasi politik membawa perubahan signifikan bagi media massa di kedua negara.

• Indonesia
  Sejak Reformasi 1998, kebebasan pers meningkat drastis. Media cetak, televisi, radio, dan portal berita daring berkembang pesat. Undang-Undang Pers 1999 menjamin kemerdekaan pers dan melindungi jurnalis.

• Pakistan
  Pada awal 2000-an, pemerintahan membuka izin bagi media swasta, khususnya televisi berita. Masyarakat mulai mendapatkan akses informasi yang lebih luas dan beragam.

Era ini menandai transisi dari media yang dikontrol pemerintah menuju media yang lebih independen. Namun, tantangan baru seperti polarisasi politik dan berita sensasional ikut muncul.

Peran Media Sosial dalam Politik dan Demokrasi Kontemporer

Di era digital, media sosial menjadi aktor utama dalam politik dan demokrasi di Pakistan dan Indonesia.

• Indonesia
  Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 membuktikan betapa media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mampu membentuk opini publik dan menggerakkan dukungan politik.

• Pakistan
  Partai politik seperti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) memanfaatkan media sosial untuk mobilisasi massa, kampanye digital, dan membangun citra politik.

Selain memberikan ruang partisipasi politik, media sosial juga memunculkan tantangan serius seperti hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas.

Media Massa di Pakistan dan Indonesia Saat Ini

Aktor media saat ini menunjukkan keberagaman platform, dari media cetak hingga digital.

Contoh Media Massa di Pakistan:

1. Dawn – Surat kabar berbahasa Inggris tertua dan berpengaruh.

2. The News International – Salah satu surat kabar nasional terbesar.

3. Geo News – Stasiun TV berita 24 jam dengan jangkauan nasional.

4. ARY News – Kanal berita swasta populer dengan jaringan internasional.

5. Express Tribune – Media cetak dan daring fokus pada politik, ekonomi, dan opini.

Contoh Media Massa di Indonesia:

1. Kompas – Surat kabar nasional dengan versi cetak dan daring (Kompas.com).

2. Tempo – Media investigatif dalam bentuk majalah, portal berita, dan video.

3. Detikcom – Portal berita daring pertama di Indonesia, fokus kecepatan informasi.

4. Metro TV – Stasiun TV berita 24 jam yang fokus pada politik dan ekonomi.

5. TV One – Televisi berita dan olahraga yang sering meliput isu politik nasional.

Kehadiran media ini menunjukkan bahwa ekosistem informasi di kedua negara sangat beragam. Kombinasi media tradisional dan digital mempercepat arus informasi, tetapi juga membutuhkan pengawasan kualitas berita.

Tantangan Peran Media Massa dalam Politik dan Demokrasi

Kedua negara menghadapi tantangan serupa untuk menjaga media tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi:

1. Kebebasan Pers yang Rapuh – Tekanan politik dan ekonomi masih memengaruhi independensi media.

2. Disinformasi dan Hoaks – Penyebaran berita palsu merusak kualitas demokrasi.

3. Konsentrasi Kepemilikan Media – Banyak media dimiliki elit politik atau pengusaha, memengaruhi independensi redaksi.

4. Keselamatan Jurnalis – Ancaman terhadap jurnalis masih terjadi, terutama di wilayah konflik.

Upaya Meningkatkan Kualitas dan Peran Media

Beberapa langkah strategis dapat memperkuat peran media massa di Pakistan dan Indonesia:

• Meningkatkan Literasi Media – Membekali masyarakat kemampuan memilah informasi fakta dan opini.

• Memperkuat Regulasi Pers – Melindungi kebebasan pers sambil mencegah penyalahgunaan media.

• Transparansi Kepemilikan Media – Publik perlu tahu siapa pemilik media untuk menilai independensi.

• Etika Jurnalisme Digital – Standar etika jurnalistik harus berlaku di semua platform.

Masa Depan Media Massa di Dua Negara Muslim Terbesar

Masa depan media massa di Pakistan dan Indonesia akan dipengaruhi oleh:

1. Digitalisasi dan Jurnalisme Data – Pemanfaatan teknologi untuk liputan berbasis data.

2. Kolaborasi Lintas Negara – Pertukaran informasi dapat memperkuat kualitas berita.

3. Partisipasi Publik – Warga terlibat aktif dalam pengawasan demokrasi.

4. Regulasi yang Seimbang – Menjaga keseimbangan kebebasan berekspresi dan keamanan publik.

Kesimpulan

Kesimpulannya, peran media massa dalam politik dan demokrasi di Pakistan dan Indonesia telah melalui perjalanan panjang, dari masa kolonial, era otoritarian, reformasi, hingga era digital. Media berfungsi sebagai saluran informasi, pengawas kekuasaan, dan ruang partisipasi politik.

Agar demokrasi tetap sehat, kedua negara perlu menjaga kebebasan pers, meningkatkan literasi media, dan memastikan media tetap independen. Dengan begitu, media akan terus menjadi pilar keempat demokrasi yang kuat dan kredibel.

Referensi

1. Reporters Without Borders. (2024). World Press Freedom Index. Diakses dari: https://rsf.org/en/index

2. UNESCO. (2011). Media Development Indicators: A Framework for Assessing Media Development. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

3. Aziz, T. (2020). The Role of Media in Pakistan’s Politics. Journal of Political Studies, 27(2), 45–60.

4. Nugroho, Y., Siregar, M., & Laksmi, S. (2012). Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia. Centre for Innovation Policy and Governance.

5. Shah, H. (2018). Media and Politics in Pakistan: The Past and the Present. South Asian Journal of Communication, 5(1), 22–35.

6. Tapsell, R. (2017). Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. Rowman & Littlefield.

7. BBC News. (2022). How Pakistan’s Media Landscape is Changing in the Digital Age. Diakses dari: https://www.bbc.com/news

8. Kompas. (2019). Kebebasan Pers di Era Digital di Indonesia. Diakses dari: https://www.kompas.com

9. Dawn. (2023). The Evolution of Pakistan’s News Media. Diakses dari: https://www.dawn.com

10. Detikcom. (2021). Media Sosial dan Pengaruhnya pada Pemilu di Indonesia. Diakses dari: https://www.detik.com