Peran perempuan dalam kancah politik global semakin menjadi sorotan. Pakistan dan Indonesia, dua negara mayoritas Muslim dengan latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda, menawarkan studi kasus menarik tentang bagaimana mereka mengintegrasikan perempuan ke dalam sistem politik. Meskipun perjalanannya unik, kedua negara ini berupaya memberdayakan perempuan di ranah politik.

Pakistan: Perjuangan Panjang Menuju Representasi yang Lebih Baik

Pakistan, pernah dipimpin oleh Perdana Menteri perempuan pertama di dunia Muslim, Benazir Bhutto, seolah menjadi mercusuar harapan kesetaraan gender dalam politik. Namun, realitasnya penuh tantangan. Bhutto sendiri menghadapi resistensi dan bias gender yang kuat sepanjang kariernya.

Sejak kemerdekaan, representasi perempuan di parlemen Pakistan cenderung berfluktuasi. Meskipun ada kuota kursi khusus bagi perempuan di Majelis Nasional dan Provinsi, jumlahnya sering kali belum mencerminkan proporsi populasi. Kuota ini, meskipun penting sebagai langkah awal, terkadang dikritik karena kurang efektif dalam mendorong partisipasi perempuan secara organik.

Faktor-faktor seperti norma patriarki yang mengakar kuat, rendahnya tingkat literasi perempuan, kekerasan berbasis gender, dan kurangnya dukungan finansial menjadi hambatan utama. Partai-partai politik juga sering enggan memberikan tiket pencalonan kepada perempuan di daerah pemilihan yang kompetitif.

Meskipun demikian, banyak perempuan Pakistan berani melangkah maju sebagai aktivis, pemimpin masyarakat, maupun politisi. Mereka bekerja tanpa lelah memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, dan kesehatan, membuktikan bahwa semangat perubahan tetap hidup di tengah tantangan yang kompleks.

Indonesia: Progres Bertahap dan Kebijakan Afirmasi yang Mendorong

Berbeda dengan Pakistan, Indonesia menunjukkan progres yang lebih konsisten dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengadopsi kebijakan kuota afirmasi sebesar 30% untuk perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini, meskipun belum sepenuhnya mencapai target, telah secara signifikan meningkatkan jumlah perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif organisasi perempuan, aktivis hak asasi manusia, dan dukungan dari beberapa partai politik yang lebih progresif. Pendidikan yang lebih merata dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan turut berkontribusi pada tren positif ini.

Meskipun ada kemajuan, Indonesia masih menghadapi tantangan. Budaya politik yang didominasi laki-laki, stereotip gender, dan keterbatasan akses ke jejaring politik masih menjadi kendala bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan yang lebih tinggi. Selain itu, representasi perempuan di tingkat pemerintahan daerah masih jauh dari ideal.

Para politisi perempuan di Indonesia tidak hanya berjuang untuk meningkatkan representasi, tetapi juga aktif mengadvokasi isu-isu penting seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran mereka membawa perspektif baru dan memperkaya diskursus kebijakan publik.

Perbandingan dan Pelajaran Penting dari Pakistan dan Indonesia

Meskipun memiliki jalur yang berbeda, Pakistan dan Indonesia berbagi beberapa pelajaran penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam politik:

• Pentingnya Kebijakan Afirmasi: Kuota atau kebijakan afirmasi, meskipun memiliki keterbatasan, terbukti menjadi alat efektif untuk membuka pintu bagi perempuan di arena politik.
• Peran Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender adalah kunci untuk mengubah norma-norma yang menghambat partisipasi perempuan.
• Peran Masyarakat Sipil yang Krusial: Organisasi perempuan dan aktivis masyarakat sipil memainkan peran vital dalam mendorong perubahan kebijakan dan memberdayakan perempuan dari tingkat akar rumput.
• Mengatasi Tantangan Budaya dan Patriarki: Baik di Pakistan maupun Indonesia, budaya patriarki masih menjadi hambatan signifikan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengubah pola pikir dan stereotip yang membatasi peran perempuan.

Masa Depan yang Lebih Inklusif untuk Perempuan dalam Politik

Perjalanan menuju kesetaraan gender dalam politik di Pakistan dan Indonesia masih panjang. Namun, dengan terus mendorong kebijakan yang inklusif, meningkatkan kesadaran publik, dan memberdayakan perempuan di segala bidang, kedua negara ini dapat membangun sistem politik yang lebih representatif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warganya. Kehadiran perempuan dalam politik bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang membawa perspektif yang beragam, inovasi, dan solusi untuk tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat modern.