Tradisi jual beli hamba di Sumba kembali menjadi sorotan setelah sejumlah laporan media nasional dan lembaga resmi mengungkap adanya praktik perbudakan terselubung yang masih bertahan hingga era modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kemanusiaan di balik adat dan struktur sosial lama belum sepenuhnya terselesaikan.
Meski perbudakan secara hukum telah lama dihapuskan di Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih hidup dalam relasi tidak setara. Kondisi inilah yang mendorong berbagai pihak untuk membuka kembali diskursus tentang sejarah, budaya, dan hak asasi manusia di Sumba.
Akar Sejarah Jual Beli Hamba di Sumba
Struktur Sosial Adat dan Sistem Ata
Dalam sejarah masyarakat Sumba, dikenal struktur sosial adat yang membagi masyarakat ke dalam beberapa lapisan, yakni golongan bangsawan (Maramba), rakyat biasa (Kabihu), dan kelompok Ata. Kelompok Ata secara turun-temurun ditempatkan dalam posisi subordinat dan kerap diperlakukan sebagai hamba yang bergantung penuh pada tuannya.
Dalam konteks adat lama, Ata sering dipandang sebagai bagian dari kekayaan simbolik keluarga bangsawan. Pada sejumlah kasus, status seseorang dapat berpindah melalui mekanisme adat yang menyerupai praktik jual beli manusia, termasuk melalui pertukaran dengan hewan ternak.
Perbudakan dalam Catatan Sejarah dan Kolonialisme
Praktik jual beli hamba di Sumba juga tercatat dalam sejarah kolonial. Laporan jurnalistik dan kajian sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Sumba pernah diperjualbelikan dan dipindahkan ke wilayah lain di Nusantara untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan pada masa lampau.
Meski pemerintah kolonial Belanda sempat melarang perbudakan, praktik tersebut tetap bertahan dalam komunitas adat yang sulit dijangkau oleh hukum formal.
Praktik Jual Beli Hamba di Era Modern
Laporan Media dan Temuan Lapangan
Praktik yang menyerupai perbudakan masih ditemukan di Sumba Timur. Komnas Perempuan menilai relasi kuasa antara tuan dan Ata mencerminkan perbudakan modern yang dibungkus atas nama budaya.
kasus seorang gadis remaja di Sumba yang ditukar dengan kerbau dan kemudian hidup dalam relasi tidak setara, menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan sekadar warisan sejarah, melainkan persoalan kemanusiaan yang masih aktual.
Sorotan Komnas Perempuan
Komnas Perempuan menegaskan bahwa tidak ada pembenaran budaya yang dapat mengesampingkan hak asasi manusia. Lembaga ini mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan intervensi nyata, termasuk pendataan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat adat.
Tantangan Penghapusan Tradisi Jual Beli Hamba
Benturan Adat dan Hukum Negara
Upaya menghapus tradisi jual beli hamba di Sumba kerap menghadapi resistensi karena dianggap mengganggu adat istiadat. Namun para ahli menilai adat bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan nilai kemanusiaan universal.
Pendekatan dialogis dengan tokoh adat dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata.
Pentingnya Edukasi dan Kesadaran Publik
Edukasi menjadi kunci utama untuk memutus rantai perbudakan modern. Generasi muda Sumba perlu memahami sejarah kelam ini agar tidak mengulang praktik yang melanggar martabat manusia.
Tradisi jual beli hamba di Sumba menjadi pengingat bahwa tidak semua warisan budaya layak dipertahankan tanpa kritik. Pengungkapan fakta dari sumber-sumber valid diharapkan dapat mendorong perubahan nyata di tingkat kebijakan dan masyarakat.
Ikuti liputan mendalam lainnya seputar isu sosial, budaya, dan hak asasi manusia hanya di PakistanIndonesia.com untuk mendapatkan perspektif yang utuh dan berimbang.
