Pakistan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan zakat dan wakaf sebagai instrumen vital dalam pembangunan ekonomi. Sebagaimana Indonesia, pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana Pakistan mengelola instrumen zakat dan wakaf, serta dampaknya dalam membangun ekonomi umat. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, kedua instrumen ini terbukti mampu menjadi pilar penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
Penerima Dana Zakat di Pakistan Berdasarkan Regulasi
Sejak 1980, Pemerintah Pakistan telah memiliki kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan zakat, yaitu melalui UU Zakat dan Ushr tahun 1980. Hingga kini, undang-undang ini telah mengalami 12 kali amandemen untuk mengoptimalkan pengorganisasian zakat.
Berdasarkan regulasi tersebut, dana zakat disalurkan kepada delapan golongan mustahik dengan skala prioritas. Terdapat tujuh sektor utama yang berhak menerima manfaat dari dana zakat, yaitu:
- Tunjangan hidup untuk fakir miskin.
- Bantuan pendidikan umum dan agama.
- Layanan kesehatan.
- Kesejahteraan sosial.
- Bantuan pernikahan.
- Rehabilitasi.
Distribusi alokasi zakat ditargetkan secara spesifik: 60% untuk fakir miskin, 18% untuk pendidikan umum, 8% untuk pendidikan agama, 6% untuk kesehatan, 4% untuk kesejahteraan sosial, dan 4% untuk bantuan pernikahan. Penyaluran dana ini didistribusikan di semua provinsi, dengan persentase yang disesuaikan dengan jumlah populasi.
Pemerintah juga mendirikan yayasan khusus yang mengelola dana zakat untuk pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat miskin dapat merasakan kepemilikan langsung atas aset-aset publik. Selain itu, informasi dan edukasi tentang zakat disebarkan secara masif melalui majalah, radio lokal, dan televisi syariat untuk meningkatkan kesadaran publik.
Zakat, Kontribusi Besar Rakyat Pakistan untuk Negaranya
Data menunjukkan bahwa zakat menjadi kontribusi finansial yang signifikan bagi Pakistan. Pada tahun 2024, rata-rata zakat yang dibayarkan mencapai sekitar 15.000 Rupee Pakistan (sekitar GBP 43), dengan partisipasi lebih dari 50 juta warga.
Jumlah ini didistribusikan langsung kepada warga yang membutuhkan melalui program zakat, berbeda dengan skema transfer tunai pemerintah. Bahkan, nilai zakat yang dikumpulkan melalui bea cukai federal pada tahun 2023-2024 mencapai 576 miliar Rupee, jumlah yang melampaui bantuan pembangunan resmi yang diterima negara tersebut pada tahun 2022.
Angka-angka ini menyoroti peran sentral zakat dalam sistem redistribusi kekayaan di Pakistan. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, instrumen zakat terbukti dapat memberdayakan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kohesi sosial dan keadilan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
Referensi:
- Praktik Zakat di Pakistan – Rumah Jurnal STAIN MAJENE
- Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Pakistan – Lembaga Kesejahteraan Sosial Pundi Yayasan Pundi Rakyat
- Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Negara yang Mewajibkan Zakat-Pakistan – Wakaf Mulia
- Warga Pakistan membayar lebih dari 1,7 miliar GBP dalam zakat setiap tahunnya—sebagian besar kepada perempuan – ictd.ac
