Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) menilai lonjakan harga tiket penerbangan umrah akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah telah memberi tekanan serius terhadap ekosistem umrah. Kondisi ini dinilai perlu direspons dengan kebijakan berkeadilan agar tidak membebani jamaah dan penyelenggara, seperti diberitakan Antara News.
“Harga tiket yang melonjak drastis bukan hanya mengganggu stabilitas bisnis penyelenggara umrah, tetapi juga memukul kemampuan masyarakat untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci,” ujar Akademisi dan Analis Kebijakan Publik sekaligus Ketua Litbang DPP Amphuri Ulul Albab di Jakarta, Jumat.
Tekanan pada Ekosistem Umrah akibat Lonjakan Tiket
Amphuri paham bahwa maskapai menghadapi kenaikan biaya operasional akibat perubahan rute penerbangan, peningkatan premi asuransi, serta risiko keamanan kawasan. Selain itu, terdapat keterbatasan slot dan seat penerbangan yang turut memengaruhi kondisi operasional. Namun di sisi lain, seluruh kenaikan biaya tersebut tidak bisa serta-merta dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Dalam hal ini, travel umrah dan jamaah menjadi pihak yang paling terdampak.
Ia mengatakan apabila seluruh risiko industri penerbangan langsung dipindahkan kepada masyarakat, maka kondisi itu bukan lagi penyesuaian bisnis yang sehat. Hal tersebut justru dapat menciptakan ketimpangan beban dalam rantai ekosistem umrah.
Dampak Langsung ke Travel dan Calon Jamaah
Menurut dia, travel umrah saat ini berada pada posisi sulit karena tidak mungkin menaikkan harga secara ekstrem demi menjaga keberlangsungan pasar dan kepercayaan jamaah. Di sisi lain, penyelenggara juga tidak memiliki kemampuan menyerap kenaikan harga tiket dalam jumlah besar secara terus-menerus. Akibat kondisi tersebut, kata dia, banyak travel mengalami tekanan margin yang berat.
“Dampaknya akhirnya kembali kepada jamaah. Banyak calon jamaah adalah masyarakat kelas menengah yang telah menabung bertahun-tahun demi bisa berangkat umrah. Kenaikan biaya mendadak dapat membuat keberangkatan tertunda, bahkan gagal,” kata dia.
Karena itu, ia menilai situasi tersebut tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Diperlukan intervensi kebijakan serta empati dari pelaku industri agar dampaknya tidak membebani masyarakat.
Dorongan Kebijakan dan Skema Stabilisasi Tiket Umrah
Ulul Albab mendorong pemerintah mengambil peran tidak hanya sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai pelindung ekosistem pelayanan ibadah umat. Selain itu, maskapai penerbangan juga diharapkan memandang penerbangan umrah bukan semata rute komersial. Penerbangan ini juga merupakan bagian dari pelayanan sosial-keagamaan bagi umat Islam Indonesia. Dalam konteks itu, Amphuri memandang perlu adanya langkah konkret guna menjaga kesehatan industri umrah nasional tanpa memberatkan masyarakat. Ia menyebut pemerintah perlu memfasilitasi forum khusus antara asosiasi umrah dan maskapai penerbangan untuk membahas stabilisasi harga tiket selama masa krisis geopolitik.
Selain itu, pemerintah juga didorong menghadirkan skema harga khusus atau kuota seat khusus umrah bagi penyelenggara resmi agar harga tiket lebih terkendali. Ia juga mengusulkan pembukaan ruang kerja sama jangka panjang antara asosiasi dan maskapai melalui kontrak tahunan, block seat kolektif, maupun skema harga bertingkat guna menekan volatilitas harga. Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu memperluas akses dan alternatif penerbangan umrah melalui diplomasi aviasi dengan berbagai maskapai internasional agar struktur harga pasar menjadi lebih sehat. Selain itu, menurut dia, insentif tertentu bagi penerbangan umrah pada masa krisis juga perlu dipertimbangkan. Hal ini mencakup kemudahan slot penerbangan, efisiensi biaya bandara, serta dukungan regulasi.
“Krisis ini sesungguhnya harus menjadi ujian bersama. Maskapai membutuhkan keberlangsungan bisnis. Travel membutuhkan kepastian operasional. Jamaah membutuhkan perlindungan. Dan pemerintah membutuhkan stabilitas pelayanan ibadah umat,” kata dia.
Penutup
Kenaikan harga tiket umrah menjadi perhatian serius berbagai pihak karena berdampak langsung pada keberangkatan jamaah. Amphuri menegaskan bahwa diperlukan kebijakan yang adil agar seluruh pihak dalam ekosistem umrah tetap terlindungi. Sinergi antara pemerintah, maskapai, dan penyelenggara dinilai menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan layanan ibadah ini.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar religi, nasional, olahraga, seni budaya, pariwisata, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, teknologi, dan internasional hanya di PakistanIndonesia.com.
