Tahun 2026 menjadi pertama kalinya penyelenggaraan ibadah haji digelar oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), seperti diberitakan MetroTV News. Sebelumnya, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan Kementerian Agama (Kemenag). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan, bahwa tahun ini menjadi momentum penting untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih baik, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi jemaah.
“Kita harapkan ada peningkatan kualitas pelayanan,” ujar Pratikno, dalam keterangan resminya, Minggu, 19 April 2026.
Ia menjelaskan, transisi pelaksanaan haji butuh pengawalan. Menurutnya, semua pihak harus mendukung Kemenhaj menyiapkan Ibadah Haji 1447H/2026M semaksimal mungkin.
Kesiapan dan Peningkatan Layanan Haji
Pratikno menegaskan saat ini penyelenggaraan haji secara umum telah berada pada kondisi siap. Namun demikian, pemerintah tetap mendorong peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek akomodasi, konsumsi, serta percepatan penyelesaian hal-hal teknis seperti visa.
“Pada prinsipnya sudah siap, tetapi tetap perlu peningkatan pelayanan. Kualitas catering jangan menurun, distribusi harus terjaga, dan proses teknis seperti visa harus dipercepat,” jelasnya.
Secara keseluruhan, penyelenggaraan haji tahun ini tetap mengacu pada timeline yang telah ditetapkan sejalan dengan arahan Presiden, dengan catatan tidak terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, pelaksanaan haji 1447 H masih berjalan sesuai rencana.
Sistem Pengawasan dan Mitigasi Penyelenggaraan Haji
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario mitigasi terhadap potensi perubahan situasi yang dapat memengaruhi penyelenggaraan haji, mulai dari tahap keberangkatan, selama pelaksanaan di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah.
“Pemerintah juga terus memperkuat sistem pengendalian dan monitoring melalui posko nasional dan command center terpadu yang beroperasi selama 24 jam, guna memastikan respons cepat terhadap berbagai dinamika di lapangan,” kata Pratikno.
Nilai Tambah Ekonomi dari Penyelenggaraan Haji
Lebih lanjut, Menko PMK menekankan pentingnya menghadirkan nilai tambah ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui pemanfaatan produk dan layanan dalam negeri untuk mendukung kebutuhan jemaah di Arab Saudi.
“Kita juga perlu mendorong nilai tambah ekonomi bagi negara. Misalnya kebutuhan jemaah bisa dipenuhi dari dalam negeri, sehingga manfaatnya kembali ke masyarakat kita,” tuturnya.
Penutup
Penyelenggaraan ibadah haji digelar Kemenhaj pada tahun 2026 menjadi langkah penting dalam peningkatan kualitas layanan jemaah haji Indonesia. Pemerintah terus menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan baik. Harapannya, setiap jemaah dapat merasakan pelayanan yang lebih optimal, aman, dan nyaman selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar religi, nasional, olahraga, seni budaya, pariwisata, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, teknologi, dan internasional hanya di PakistanIndonesia.com.
