Manfaat dan risiko Payment ID BI kini menjadi sorotan publik menjelang peluncuran resmi sistem identifikasi transaksi keuangan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2025. Sistem ini disebut-sebut akan merevolusi cara transaksi digital dilakukan di Indonesia dengan menghubungkan seluruh aktivitas finansial pengguna ke dalam satu identitas terpadu.
Namun, di balik janji efisiensi dan transparansi, muncul kekhawatiran tentang perlindungan privasi dan potensi pengawasan menyeluruh terhadap perilaku keuangan individu.
Manfaat Utama Payment ID
1. Transparansi dan Akurasi Data Keuangan
Payment ID memungkinkan BI memantau profil transaksi secara real time, sehingga analisis kesehatan keuangan seseorang bisa jauh lebih akurat daripada metode konvensional seperti SLIK OJK. Hal ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan serta memudahkan bank menilai calon debitur.
2. Deteksi Penipuan dan Pinjol Ilegal
Dengan integrasi data transaksi, BI bisa mendeteksi perilaku mencurigakan misalnya pinjaman lubang utang (“pinjol ilegal”) atau transaksi judi online sehingga dapat diberi tanda dan dicegah lebih awal.
3. Efisiensi dalam Penyaluran Bansos
Pada tahap awal, BI akan menguji Payment ID dalam kanal bantuan sosial. Data transparan memungkinkan penilaian penerima bansos lebih objektif dan efektif
Risiko dan Tantangan Privasi
1. Risiko Invasi Privasi
Sistem yang merekam seluruh transaksi finansial menimbulkan kekhawatiran potensi penyalahgunaan data baik dari hacker maupun pihak internal yang tidak bertanggung jawab. Data bisa digunakan untuk profiling pengguna.
2. Consent Tidak Selalu Transparan
BI menegaskan proses akses Payment ID memerlukan persetujuan eksplisit melalui notifikasi mobile. Namun di lapangan, sering kali pengguna terburu menyetujui tanpa memahami penuh implikasi atas data mereka.
3. Keamanan Sistem dan Penyalahgunaan Potensial
Dalam praktiknya, data Payment ID yang terpusat menjadi target besar serangan siber. Risiko function creep di mana data digunakan di luar tujuan awal semisal untuk kepentingan politik atau komersial tanpa kontrol jelas.
Mekanisme Perlindungan dan Regulasi
Bank Indonesia menyatakan akan memperkuat keamanan melalui manajemen risiko, kontrak ketat kepada lembaga penerima data, audit independen, dan kepatuhan pada UU Perlindungan Data Pribadi.
Selain itu, BI berkomitmen menerapkan prinsip privacy by design, termasuk consent terverifikasi, revokasi persetujuan, dan mandat bahwa data hanya dibagikan sesuai batas yang telah disetujui oleh pengguna.
Antisipasi: Kunci Sukses Payment ID
Peningkatan literasi digital publik, agar masyarakat tahu kapan harus mengizinkan atau menolak permintaan data.
Audit dan kontrol independen secara berkala untuk memastikan data tidak disalahgunakan.
Transparansi terbuka, bahwa Payment ID hanya digunakan untuk tujuan yang jelas, bukan untuk pengawasan sosial atau politik yang tidak sah.
Kesimpulan
Innovation BI lewat Payment ID membuka era baru dalam sistem keuangan digital Indonesia dengan potensi nyata meningkatkan inklusi, efisiensi, serta akurasi penyaluran layanan ke publik. Namun, di balik manfaat dan risiko Payment ID hal itu juga datang dengan konsekuensi besar terhadap privasi dan keamanan data.
Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kepatuhan hukum, perlindungan konsumen yang kuat, serta kepercayaan publik.
Dengan pengawasan, regulasi ketat, dan partisipasi aktif masyarakat, Payment ID bisa menjadi model efisien tanpa mengorbankan hak privasi. Sebaliknya, tanpa pengendalian yang memadai, sistem ini bisa menjadi alat pengawasan masyarakat.
Untuk berita update lainnya, baca hanya di Pakistan Indonesia.
