Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengandeng United Nations Children’s Fund (UNICEF). Kerja sama ini dilakukan guna memperluas akses sanitasi layak dan meningkatkan ketersediaan jamban sehat di seluruh daerah, seperti diberitakan Antara News.
“Sanitasi menjadi salah satu fokus utama yang membutuhkan perhatian serius,” ucap Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap usai membuka rapat koordinasi dengan UNICEF dalam rencana aksi program kerja sama 2026-2030, di Kantor Gubernur Sumut.
Kondisi Sanitasi dan Tantangan di Sumatera Utara
Berdasarkan data Pemprov Sumatera Utara, masih terdapat 134.434 jamban tidak layak di 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Selain itu, terdapat 94.088 sumber air tidak layak di wilayah tersebut.
“Kondisi ini menunjukkan tantangan penyediaan layanan sanitasi, dan air minum yang aman masih memerlukan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak,” ujar Sulaiman.
Pemprov Sumut, lanjut dia, memberikan perhatian terhadap sektor sanitasi semakin penting karena prevalensi stunting (kekerdilan) di Sumatera Utara masih mencapai 22 persen pada 2024. Hal ini menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Sumatera Utara yang ditargetkan turun menjadi 12,5 persen pada 2030.
“Target penurunan angka stunting pada 2030 ditetapkan menjadi 12,5 persen,” tegas Sulaiman.
Peran UNICEF dan Penguatan Kerja Sama
Pihaknya juga berharap UNICEF dapat berperan dalam penguatan kapasitas pemerintah daerah di Sumatera Utara guna mendukung pencapaian target tersebut.
“Seperti pengembangan strategi perubahan perilaku masyarakat menghentikan praktik buang air besar sembarangan, peningkatan akses jamban sehat keluarga miskin, dan kelompok rentan,” tutur Sulaiman.
Pelaksana tugas Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Inti Wikanestri, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah awal. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat komitmen kerja sama Indonesia-UNICEF periode 2026-2030.
Pihaknya menjelaskan, Sumatera Utara sebagai perwakilan Pulau Sumatera karena masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. UNICEF di Sumatera Utara, lanjut dia, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional dan daerah. Fokus tersebut meliputi peningkatan literasi, gizi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan anak dengan total dukungan tahun ini mencapai Rp4 miliar.
“Kami berharap kerja sama ini dapat mempertajam pelaksanaan RPJMD dan RKPD serta mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” kata Inti Wikanestri.
Wakil Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, Jean Likenga, menyampaikan bahwa UNICEF terus berkomitmen mendukung pemerintah pusat dan daerah. Dukungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia. Pihaknya berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNICEF, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan.
“Terutama, di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan sanitasi lebih efektif, inklusif, serta berkelanjutan,” tutur Jean.
Penutup
Kerja sama antara Pemprov Sumut dan UNICEF diharapkan mampu mempercepat peningkatan akses sanitasi dan ketersediaan jamban sehat di seluruh wilayah Sumatera Utara. Program ini juga menjadi langkah penting dalam menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di daerah tersebut. Selain itu, penguatan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan dasar yang lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar kesehatan, nasional, internasional, ekonomi, politik, pendidikan, religi, olahraga, pariwisata, teknologi, dan seni budaya hanya di PakistanIndonesia.com.
