Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi proyek Monumen Reog di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Lembaga antirasuah itu melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo dan menyita sejumlah dokumen penting. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan atas indikasi penyimpangan dalam proyek besar bernilai puluhan miliar rupiah. (Radar Madiun, 2025)
Dalam keterangannya, juru bicara KPK menjelaskan bahwa penyelidikan proyek Monumen Reog masih berada di tahap pendalaman. Langkah ini merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo beberapa waktu lalu yang membuka peluang adanya praktik korupsi lebih luas di sejumlah proyek daerah. (Antara Jatim, 2025)
Penggeledahan Kantor Disbudparpora dan Penyitaan Dokumen
Tim penyidik KPK datang ke kantor Disbudparpora Kabupaten Ponorogo pada Rabu, 12 November 2025, sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka memeriksa ruang bidang kebudayaan dan membawa beberapa koper besar berisi dokumen serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan proyek Monumen Reog. (Radar Madiun, 2025)
Selain itu, KPK juga memeriksa kendaraan dinas Kepala Disbudparpora Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi, untuk memastikan tidak ada dokumen penting yang disembunyikan. Pemeriksaan dilakukan dengan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian setempat. (Antara, 2025)
Anggaran Proyek Monumen Reog Capai Rp73,87 Miliar
Data dari laporan anggaran daerah menunjukkan proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) telah menyerap dana sebesar Rp73,87 miliar hingga akhir 2025. Proyek ini dirancang sebagai ikon budaya Kabupaten Ponorogo dan diharapkan menjadi daya tarik wisata baru. Namun, penggunaan anggaran yang sangat besar menimbulkan dugaan adanya pembengkakan biaya. (Radar Madiun, 2025)
Proyek ini bahkan disebut masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp88,8 miliar untuk tahap penyelesaian, meskipun belum ada kejelasan mengenai progres pembangunan yang nyata di lapangan. Hal inilah yang menjadi sorotan publik dan alasan utama KPK melakukan pendalaman penyelidikan. (Radar Madiun, 2025)
KPK Tegaskan Kasus Masih Dalam Pendalaman
KPK menegaskan bahwa hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek Monumen Reog. Penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan memverifikasi dokumen hasil penggeledahan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana korupsi. Kasus ini berbeda dari perkara suap jabatan Bupati Ponorogo yang sebelumnya sudah ditetapkan tersangka. (Antara Jatim, 2025)
Langkah ini menunjukkan komitmen KPK dalam menelusuri potensi korupsi di proyek infrastruktur kebudayaan daerah yang memiliki nilai strategis tinggi. Lembaga ini menekankan pentingnya transparansi penggunaan anggaran agar proyek warisan budaya tidak berubah menjadi ajang penyimpangan keuangan publik.
Dampak Terhadap Citra Pemerintah Daerah dan Pelestarian Budaya
Kasus dugaan korupsi proyek Monumen Reog menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Ponorogo. Pembangunan monumen ini semula diharapkan menjadi simbol kebanggaan daerah dan pelestarian budaya Reog Ponorogo, namun kini justru menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah setempat.
Pakar tata kelola publik menilai, kasus ini bisa menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah lain agar lebih berhati-hati dalam mengelola proyek multiyears dengan nilai besar. Transparansi dan pengawasan anggaran harus menjadi prioritas untuk menghindari praktik serupa di masa depan.
Kasus proyek Monumen Reog Ponorogo menegaskan bahwa pembangunan budaya tidak boleh lepas dari prinsip akuntabilitas. Transparansi dan integritas menjadi kunci agar warisan budaya seperti Reog tetap menjadi simbol kebanggaan, bukan polemik hukum.
Pantau terus perkembangan penyelidikan proyek Monumen Reog dan berita terbaru seputar KPK hanya di PakistanIndonesia.com untuk mendapatkan pembaruan akurat dan tepercaya seputar isu korupsi daerah di Indonesia.
Referensi:
