WIKA IKN Kantongi Kontrak Raksasa Rp3,66 Triliun untuk Pembangunan Kompleks DPR–MPR di Ibu Kota Nusantara

Konsep kawasan DPR–MPR di IKN yang menegaskan orientasi sebagai pusat pemerintahan baru. Sumber gambar: IKN Arkonin

Bagikan

PT Wijaya Karya (WIKA) resmi menandatangani dua kontrak besar untuk pembangunan kompleks DPR dan MPR di Ibu Kota Nusantara (IKN). Nilai total proyek mencapai Rp3,66 triliun. Kontrak ini menegaskan peran WIKA sebagai salah satu pelaksana utama dalam pembangunan fasilitas inti pemerintahan.

Pembangunan ini menjadi bagian dari percepatan tahapan IKN yang berfokus pada penyediaan infrastruktur lembaga tinggi negara. Fasilitas yang dibangun akan mendukung operasional pemerintahan agar IKN siap berfungsi penuh dalam beberapa tahun ke depan.

Skema dan Ruang Lingkup Proyek WIKA IKN

Dua Kontrak Senilai Total Rp3,66 Triliun

WIKA memperoleh dua kontrak yang mencakup pembangunan Kompleks Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II senilai Rp1,96 triliun, serta pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR senilai Rp1,70 triliun. Kedua paket ini mencakup pengerjaan bangunan utama, struktur, arsitektur, MEP, interior, hingga penataan kawasan.

Pekerjaan meliputi pembangunan gedung lembaga negara, penataan lanskap, sistem drainase, utilitas air minum, pengelolaan air limbah, tata cahaya, perkerasan jalan, hingga fasilitas pendukung lain yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kawasan legislatif di IKN.

Tahap Pembangunan IKN dan Peran Strategis WIKA

Kontrak ini termasuk dalam pengembangan inti lembaga negara di IKN yang ditargetkan menjadi pusat pemerintahan terpadu. Selain membangun struktur fisik, WIKA juga berperan dalam menyiapkan infrastruktur utilitas serta kawasan yang memastikan fasilitas pemerintahan berjalan optimal.

Implikasi Pembangunan Kompleks DPR–MPR

Penguatan Infrastruktur Pemerintahan Baru

Pembangunan kompleks DPR dan MPR merupakan fondasi penting bagi operasional pemerintahan di IKN. Proyek berskala besar ini dirancang untuk memberikan fasilitas modern yang mampu mendukung aktivitas legislatif secara efisien serta memenuhi standar arsitektur masa depan.

Dengan lingkup pekerjaan yang mencakup pembangunan fisik dan pemenuhan kebutuhan utilitas dasar, proyek ini akan menentukan kualitas operasional kawasan legislatif serta menjadi salah satu ikon pusat pemerintahan Nusantara.

Bukti Kepercayaan Pemerintah Terhadap BUMN Konstruksi

Penunjukan WIKA untuk menangani dua proyek besar sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan BUMN konstruksi nasional. Dengan kompleksitas tinggi dan standar pembangunan yang ketat, pekerjaan ini menjadi momentum penting bagi WIKA dalam memperluas portofolio strategisnya.

Tantangan dan Catatan Penting

Skala dan Kompleksitas Proyek

Ruang lingkup pekerjaan yang luas menuntut kolaborasi lintas disiplin serta manajemen proyek yang presisi. Tantangan seperti potensi keterlambatan, kebutuhan koordinasi intensif, dan tuntutan kualitas harus ditangani dengan perencanaan yang matang.

Ketergantungan Pada Anggaran Nasional

Sebagian besar proyek pembangunan IKN bergantung pada alokasi APBN. Perubahan kebijakan atau dinamika fiskal nasional dapat memberikan dampak langsung terhadap progres pengerjaan proyek WIKA.

Standar Bangunan Terpadu dan Berkelanjutan

Pembangunan kawasan legislatif ini dituntut untuk menerapkan konsep green building dan prinsip efisiensi energi, sejalan dengan visi IKN sebagai kota pintar dan berkelanjutan.

Pencapaian WIKA dalam proyek DPR–MPR menjadi langkah penting menuju operasional penuh Ibu Kota Nusantara. Proyek ini menunjukkan kemajuan nyata dalam pembangunan pusat pemerintahan baru yang modern dan terpadu.

Untuk mengikuti perkembangan terbaru seputar proyek IKN, infrastruktur nasional, dan berita ekonomi lainnya, pembaca dapat menemukan laporan lengkap dan analisis mendalam hanya di  PakistanIndonesia.com.

Ayo Menelusuri