Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kembali menjadi sorotan setelah laporan penutupan tahun anggaran menunjukkan pelebaran defisit yang signifikan. Tekanan terutama datang dari sisi penerimaan negara yang tidak mencapai target.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kondisi fiskal masih terkendali dan berada dalam batas aman. Data resmi dari berbagai media ekonomi nasional menunjukkan defisit APBN 2025 tetap dijaga di bawah ambang 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen PDB
Berdasarkan data penutupan APBN 2025, defisit anggaran tercatat mencapai 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini melampaui target awal pemerintah yang dipatok sekitar 2,53 persen PDB dalam Undang-Undang APBN . Secara nominal, defisit tersebut setara dengan ratusan triliun rupiah yang harus ditutup melalui pembiayaan.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pelebaran defisit ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari tekanan penerimaan negara sepanjang tahun. Meski demikian, pemerintah menegaskan posisi defisit masih berada di bawah batas maksimal 3 persen PDB sebagaimana diatur dalam kerangka kebijakan fiskal nasional .
Defisit APBN 2025 dan Penurunan Penerimaan Negara
Pajak dan Komoditas Jadi Faktor Utama
Defisit APBN 2025 sangat dipengaruhi oleh kinerja penerimaan negara yang tidak optimal. Sepanjang 2025, penerimaan negara tercatat tidak mencapai target yang telah ditetapkan. realisasi penerimaan hanya berada di kisaran 91–92 persen dari target APBN .
Penurunan penerimaan pajak menjadi faktor dominan. Moderasi harga komoditas global menyebabkan kontribusi sektor pertambangan dan energi melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, perlambatan aktivitas ekonomi juga berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Meskipun basis pajak terus diperluas, tekanan eksternal dan domestik membuat pertumbuhan penerimaan tidak sekuat proyeksi awal pemerintah.
Belanja Negara Tetap Dijaga Tinggi
Di sisi belanja, pemerintah tetap mempertahankan pengeluaran negara pada level tinggi. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, melanjutkan pembangunan infrastruktur, serta memastikan program perlindungan sosial berjalan optimal.
Belanja negara difokuskan pada sektor prioritas seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta proyek strategis nasional. Konsekuensinya, meskipun penerimaan melemah, belanja tidak dapat ditekan secara signifikan tanpa berisiko mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Kombinasi belanja yang tinggi dan penerimaan yang tertekan inilah yang akhirnya mendorong pelebaran defisit APBN 2025.
Dampak Defisit APBN 2025 terhadap Pembiayaan Negara
Pelebaran defisit berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan. Pemerintah harus menutup defisit melalui instrumen pembiayaan, termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pengelolaan utang secara terukur.
Pemerintah juga memastikan strategi pembiayaan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang.
Respons Pemerintah dan Prospek Fiskal ke Depan
Pemerintah menyadari bahwa kinerja penerimaan negara perlu diperkuat. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari penguatan administrasi perpajakan, digitalisasi sistem pajak, hingga peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, pemerintah berupaya menjaga sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. reformasi struktural di bidang perpajakan menjadi kunci untuk memperbaiki rasio pajak dalam jangka menengah.
Pelebaran defisit APBN 2025 mencerminkan tantangan nyata dalam pengelolaan keuangan negara di tengah tekanan ekonomi global. Transparansi dan kehati-hatian kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Untuk mengikuti perkembangan isu ekonomi dan kebijakan fiskal lainnya, pembaca dapat terus membaca berita dan analisis terbaru di PakistanIndonesia.com. Informasi mendalam dan aktual siap menemani Anda memahami dinamika ekonomi nasional.
