Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang berfokus pada upaya perdamaian di Gaza. Keputusan ini diumumkan pemerintah bersama tujuh negara lain yang menyatakan kesiapan terlibat dalam proses stabilisasi pascakonflik.

Langkah RI gabung Board of Peace langsung memicu perhatian publik. Pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai wujud peran aktif Indonesia di panggung global. Namun, sebagian pihak mengingatkan agar prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap dijaga.

Apa Itu Board of Peace?

Board of Peace adalah forum internasional yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan tujuan utama mengawal proses perdamaian, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi pascakonflik di Gaza. Forum ini dirancang sebagai mekanisme koordinasi antarnegara untuk memastikan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan proses pemulihan berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Berbeda dari lembaga permanen di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Board of Peace bersifat ad hoc dan berbasis komitmen politik negara-negara anggotanya. Pemerintah Indonesia menilai format ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan fleksibel terhadap situasi darurat di Gaza, meski tetap harus dijalankan selaras dengan hukum internasional dan prinsip solusi dua negara.

Latar Belakang Pembentukan

Pembentukan Board of Peace dilatarbelakangi oleh kebuntuan proses perdamaian Gaza serta meningkatnya krisis kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan. Melalui forum ini, negara-negara anggota diharapkan dapat berperan langsung dalam pengawasan transisi pascakonflik, termasuk keamanan wilayah, distribusi bantuan, dan perencanaan rekonstruksi jangka menengah.

Negara-Negara Anggota

Indonesia bergabung bersama tujuh negara lain, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Keterlibatan negara-negara tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan pandangan antara dunia Barat dan negara-negara mayoritas Muslim dalam merumuskan langkah perdamaian Gaza.

Selain Indonesia, negara lain yang tergabung dalam Board of Peace antara lain Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Keanggotaan ini diharapkan mencerminkan keterlibatan lintas kawasan dalam upaya perdamaian Timur Tengah.

RI Gabung Board of Peace: Sikap Resmi Pemerintah

Alasan Strategis Indonesia Bergabung

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keputusan RI Gabung Board of Peace dilandasi oleh komitmen kuat untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Board of Peace sebagai langkah konkret yang dapat membuka jalur dialog, mempercepat bantuan kemanusiaan, serta mengawal proses rekonstruksi wilayah terdampak konflik.

Presiden Prabowo Subianto juga menandatangani Piagam Board of Peace sebagai simbol keterlibatan aktif Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Presiden menekankan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan implementasi solusi dua negara sebagai fondasi utama penyelesaian konflik Palestina–Israel.

Penguatan Peran Diplomasi Global

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dipandang sebagai penguatan posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Pemerintah menilai langkah ini sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian, baik melalui PBB maupun jalur diplomasi bilateral dan multilateral.

Melalui forum ini, Indonesia diharapkan dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan, bukan sekadar menjadi pengamat. Dengan demikian, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengawal proses perdamaian agar tetap sejalan dengan hukum internasional dan nilai-nilai keadilan global.

Kritik dan Kekhawatiran Publik

Sorotan DPR dan Pengamat

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan agar keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tetap berada dalam koridor politik luar negeri bebas dan aktif. DPR menilai Indonesia harus menjaga posisi independen dan tidak larut dalam kepentingan geopolitik negara besar yang dapat memengaruhi arah kebijakan forum tersebut.

Respons Organisasi dan Masyarakat

Sejumlah organisasi kepemudaan, termasuk KNPI, turut menyoroti plus minus keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dalam Board of Peace. Mereka menilai langkah ini memiliki potensi positif bagi diplomasi, tetapi juga menuntut kewaspadaan agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan publik terkait sikap konsistennya dalam membela Palestina.

Beberapa organisasi kemasyarakatan juga menyoroti potensi dampak politik domestik dari keputusan ini. Isu Palestina dinilai sangat sensitif bagi publik Indonesia sehingga pemerintah diminta transparan dalam menjelaskan peran dan batas keterlibatan RI.

Potensi Manfaat dan Risiko

Manfaat Diplomatik dan Kemanusiaan

Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace memberikan ruang bagi diplomasi yang lebih substansial. Indonesia tidak hanya menyampaikan sikap politik, tetapi juga berpotensi terlibat langsung dalam pengawalan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza. Pemerintah menilai keterlibatan aktif ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian global.

Risiko Politik dan Persepsi Publik

Meski demikian, sejumlah pihak menilai risiko tetap perlu diantisipasi. DPR dan organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya transparansi serta komunikasi publik. Langkah ini dinilai krusial agar keputusan RI bergabung dengan Board of Peace tidak menimbulkan kesalahpahaman, terutama terkait sikap Indonesia terhadap isu Palestina.

Selain itu, risiko lain juga disoroti oleh pengamat dan politisi nasional. Mereka menilai Board of Peace berpotensi menjadi alat politik negara besar jika tidak dikawal secara ketat. Karena itu, Indonesia dituntut tetap kritis dan independen agar tidak terjebak kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional maupun aspirasi publik.

Isu Palestina yang memiliki sensitivitas tinggi di dalam negeri turut menjadi perhatian utama. Pemerintah diminta menjaga transparansi dan komunikasi yang terbuka. Upaya ini penting agar keikutsertaan Indonesia tidak memicu kecurigaan terhadap arah kebijakan luar negeri.

Keputusan RI gabung Board of Peace menandai langkah baru diplomasi Indonesia. Pemerintah ingin terlibat langsung dalam proses perdamaian Gaza. Forum ini dinilai memberi ruang bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan kemanusiaan secara lebih konkret.

Meski begitu, tantangan tetap ada. Konsistensi terhadap prinsip bebas dan aktif menjadi kunci utama. Ikuti terus perkembangan isu internasional dan diplomasi Indonesia melalui berita terbaru di PakistanIndonesia.com.