Wacana pergantian direksi sejumlah bank milik negara disebut Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, tak lepas sebagai upaya untuk “menguatkan kroni-kroni Prabowo di sektor keuangan”, seperti dilaporkan BBC News Indonesia. Transparency International Indonesia (TII) mencatat dari 104 kursi di BUMN, 48,6%-nya diduduki oleh orang-orang yang berafiliasi dengan Partai Gerindra.
Sebelumnya, keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, telah diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan wacana pergantian direksi itu disebabkan karena kredit bank di Himbara “lebih menguntungkan pengusaha besar, daripada pengusaha kecil.” Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky, melihat Prabowo sedang membangun sistem ekonomi komando yang menguasai setiap lapisan kebijakan ekonomi.
Alasan Pemerintah Ingin Ganti Direksi Himbara
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi bank-bank anggota Himbara. “Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,” kata Sjafrie. Himbara terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, dan menjadi jaringan untuk menyalurkan program bantuan pemerintah, seperti BSU (Bantuan Subsidi Upah), PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada UMKM. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa banyak direksi lama tidak bekerja maksimal dan cenderung menguntungkan diri sendiri. Pemerintah kini mencari generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk mengendalikan arah ekonomi negara. Namun, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan sejauh ini belum ada pembicaraan resmi mengenai pergantian direksi Himbara.
Agenda Politik di Balik Wacana Pergantian Direksi Himbara
Bhima Yudhistira menilai wacana pergantian direksi memiliki agenda politik untuk menguatkan kroni Prabowo di sektor keuangan. Upaya ini mirip proses pengangkatan keponakan Presiden menjadi Deputi Gubernur BI. Ia juga mempertanyakan mengapa Menteri Pertahanan yang menyampaikan isu ini, menunjukkan adanya ketidakpercayaan di lingkaran Prabowo. Praktik patronase politik menurut TII marak terjadi, dengan 48,6% kursi BUMN diduduki oleh afiliasi Partai Gerindra. Wacana ini muncul di tengah aksi mundur pejabat BEI dan OJK akibat IHSG ambruk yang terkait kekhawatiran investor global atas transparansi kepemilikan saham di Indonesia.
Mengapa Direksi Himbara Harus Diganti
Bhima menyebut ada beberapa alasan, antara lain:
- Kebijakan ekonomi Prabowo belum berjalan efektif, seperti penyaluran dana Rp200 triliun bank di Himbara pada September 2025 yang lebih banyak menguntungkan perusahaan besar.
- Memperkuat pendanaan proyek strategis Prabowo, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, hingga food estate.
Dengan mengontrol bank Himbara, aliran kredit ke proyek-proyek ini lebih mudah, tapi berisiko minim pertimbangan kualitas kredit dan kehati-hatian.
Membangun Sistem Ekonomi Komando
Yanuar Rizky melihat Prabowo membangun sistem ekonomi komando untuk menghadapi kondisi geoekonomi global, meniru pendekatan Orde Baru “kampung kepung kota”. Sektor prioritas pemerintah akan menerima kredit secara terarah, tanpa perdebatan. Pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai pergantian direksi juga merupakan kesempatan bersih-bersih bank Himbara dan reformasi pasar modal, terutama menjelang tenggat perbaikan MSCI pada Mei 2026.
Potensi Dampak Ekonomi dari Wacana Pergantian Direksi
Bhima dan Yanuar sepakat intervensi ini dapat memicu kredit macet dan pergejolakan ekonomi. Jika kredit salah sasaran, investor bisa kehilangan kepercayaan, menimbulkan skandal gagal bayar perbankan, dan melemahkan perekonomian. Yanuar membandingkan dengan krisis moneter 1998, yang disebabkan deregulasi perbankan tanpa prinsip kehati-hatian. ICOR Indonesia saat ini tinggi (6,3-6,4), menunjukkan perekonomian masih belum efisien, sehingga risiko serupa tetap ada jika tidak hati-hati.
Penutup
Wacana pergantian direksi Himbara mencerminkan upaya pemerintah membangun sistem ekonomi komando yang terstruktur. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah aliran dana ke program prioritas sekaligus memperbaiki tata kelola bank milik negara.
Jangan lewatkan berita terbaru lainnya seputar politik, ekonomi, internasional, kesehatan, nasional, olahraga, otomotif, pariwisata, pendidikan, religi, seni budaya, teknologi, dan kebijakan pemerintah Indonesia, hanya di PakistanIndonesia.com.
