Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pengelola dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan mitigasi lingkungan dan pemenuhan hak warga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura, Pulau Serangan, Bali, seperti diberitakan Antara News.
“Saat berkunjung, saya tanya soal mitigasi air. Jangan sampai pembangunan semegah ini justru mengambil hak-hak air masyarakat sekitar. Saat ini mereka menjawab belum siap sepenuhnya dan ini tugas kami di DPR RI untuk terus mendorong pemerintah dan mitra terkait agar menjadi ‘bapak asuh’ bagi KEK ini supaya persiapannya matang,” kata Novita.
Apresiasi dan Catatan Kritis KEK Kura-Kura
Ia juga mengaku saat kunjungan kerja ke KEK Kura-Kura Bali, Novita mengapresiasi proyek pengembangan citra pariwisata Indonesia di kancah internasional. Ia sekaligus memberikan catatan kritis terkait pengelolaan sumber daya alam dan dampak lingkungan.
Legislator asal Dapil Jawa Timur VII itu menyebut desain besar KEK Kura-Kura Island sebagai salah satu upaya strategis untuk menekan kebocoran ekonomi. Hal itu mencakup pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga pusat perbelanjaan kelas dunia.
“Ada desain besar yang luar biasa dan megah. Ini adalah upaya agar masyarakat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau belanja. Kita harus apresiasi itu,” ujarnya.
Meski mendukung dari sisi ekonomi, ia mengingatkan bahwa pembangunan ini menggunakan anggaran dari pajak rakyat. Karena itu, asas keadilan bagi warga lokal harus menjadi prioritas utama. Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam pengelolaan kawasan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
Satu hal yang menjadi perhatian serius adalah mitigasi krisis air tanah yang saat ini tengah melanda Bali dan berbagai wilayah di Indonesia. Novita mendesak pengelola untuk memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri dan berkelanjutan.
Selain masalah air, ia juga menyoroti potensi dampak limbah pembangunan terhadap ekosistem laut. Hal ini karena lokasi proyek berbatasan langsung dengan perairan. Dia meminta agar teknis pengelolaan sedimentasi dan limbah cair diperhatikan secara detail. Tujuannya agar tidak mencemari laut, serta dapat berkaca pada keberhasilan pengelolaan limbah di Sanur dan Nusa Dua.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi jangka pendek, misalnya hanya untuk 5-10 tahun ke depan. Kita ingin keberlanjutan. Jangan sampai ada bencana atau kekeringan akibat pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan. Ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam demi kepentingan rakyat,” katanya.
Penutup
Pengembangan KEK Kura-Kura diharapkan dapat berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan ini berpotensi menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan proyek ini.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar ekonomi, nasional, internasional, politik, pendidikan, kesehatan, religi, olahraga, pariwisata, teknologi, dan seni budaya hanya di PakistanIndonesia.com.
