Kebijakan baru mengenai pembelian BBM subsidi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat resmi diberlakukan setelah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa masyarakat kini tidak wajib lagi menunjukkan barcode saat membeli Pertalite maupun Solar. Langkah ini diumumkan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kondisi wilayah yang belum sepenuhnya mampu mendukung penggunaan sistem digital.
Keputusan ini muncul karena pemerintah memahami tantangan yang dihadapi masyarakat di banyak wilayah pelosok, terutama di daerah yang tidak memiliki akses teknologi memadai. Pelonggaran aturan barcode ini diharapkan dapat memastikan masyarakat tetap mendapatkan BBM tanpa hambatan administrasi.
Distribusi BBM di Daerah Terisolasi Masih Menggunakan Rakit
Bahlil turut mengungkapkan adanya wilayah terisolasi di Sumatera yang akses jalannya sangat terbatas hingga distribusi BBM harus dilakukan menggunakan rakit. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama pelonggaran aturan, agar masyarakat di wilayah sulit dijangkau tetap dapat memperoleh pasokan energi.
Pertamina Pastikan Operasional SPBU Pulih Usai Banjir
Pertamina menegaskan bahwa pasokan BBM tetap aman setelah sejumlah wilayah di Sumatera sempat terdampak banjir dan cuaca ekstrem. Dalam laporan terbarunya, perusahaan menyebutkan bahwa 90 persen SPBU di daerah terdampak telah kembali beroperasi. Hal ini memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pasokan BBM tanpa kendala signifikan meski terjadi gangguan infrastruktur sementara.
Pertamina juga mengaktifkan skema distribusi alternatif untuk memastikan suplai tetap berjalan. Langkah-langkah ini termasuk pengalihan rute mobil tangki, penambahan pengiriman dari terminal BBM terdekat, serta pemantauan real-time terhadap stok SPBU. Dengan pemulihan cepat ini, kebutuhan masyarakat di wilayah rentan dapat dipenuhi kembali secara stabil.
Tantangan Distribusi BBM di Wilayah Terpencil
Selain masalah banjir, sejumlah wilayah di Sumatera diketahui memiliki medan geografis yang sulit dijangkau. Beberapa daerah bahkan hanya dapat diakses melalui jalur air, membuat distribusi BBM harus menggunakan rakit atau perahu kecil. Bahlil Lahadalia menyoroti bahwa kondisi ini menjadi alasan kuat pemerintah melonggarkan kewajiban barcode agar masyarakat tidak semakin terbebani.
Distribusi di wilayah terpencil membutuhkan waktu lebih lama, biaya lebih besar, dan risiko lebih tinggi. Pemerintah menegaskan bahwa relaksasi kebijakan ini penting untuk menjamin pemerataan energi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah paling terisolasi.
Imbauan Pemerintah: Jangan Salahgunakan Kebijakan Ini
Bahlil menegaskan bahwa kebijakan bebas barcode ini bukanlah celah untuk disalahgunakan. Ia meminta masyarakat tetap menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukannya. Pemerintah akan terus memantau distribusi BBM di lapangan untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Kebijakan pelonggaran pembelian BBM subsidi tanpa barcode di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kedisiplinan warga dalam menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukannya.
Untuk mengikuti perkembangan terbaru terkait kebijakan energi, distribusi BBM, dan isu nasional lainnya, pembaca dapat terus mengikuti berita-berita informatif lainnya di PakistanIndonesia.com.
