Pajak media sosial akan segera menjadi kenyataan di Indonesia—memulai kebijakan baru yang menargetkan pendapatan dari aktivitas digital. Pemerintah menyiapkan regulasi ini mulai 2026 sebagai upaya menggenjot penerimaan negara melalui transaksi digital berbasis media sosial dan data digital, sejalan dengan terbitnya PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Latar Belakang dan Peraturan Terkini
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa pemerintah tengah memperluas basis pajak dengan memanfaatkan analitik data dan pengawasan media sosial. Wacana ini semakin menguat setelah keluarnya PMK No. 37 Tahun 2025, yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 melalui penyelenggara perdagangan elektronik (PMSE) seperti e‑commerce, marketplace, dan layanan digital lainnya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memperluas cakupan perpajakan dalam ekonomi digital, baik lokal maupun lintas negara. Pemerintah menyiapkan anggaran realokasi hingga Rp1,99 triliun untuk mendukung implementasi kebijakan baru ini pada 2026.
Siapa yang Bakal Terkena?
Aturan akan menyasar mereka yang memperoleh penghasilan dari media sosial, bukan pengguna biasa. Target utama antara lain:
Kreator konten yang monetize platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan TikTok Shop
Influencer/selebgram yang menerima endorse dan kompensasi dari brand
Perusahaan asing OTT (Over-the-Top) yang memperoleh penghasilan dari pengguna di Indonesia.
Model konfirmasi penghasilan pengguna sosial media akan dideteksi melalui pola transaksi dan metadata digital yang dianalisis DJP untuk memastikan kesesuaian dengan kewajiban PPh Pasal 22.
Manfaat Pengenaan Pajak Digital
1. Meningkatkan Efisiensi Penerimaan Pajak
Dengan menyertakan aktivitas digital ke dalam sistem perpajakan resmi, pemerintah memperluas basis pengenaan pajak dan meminimalkan celah penghindaran pajak perdagangan elektronik.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
Data digital memungkinkan pemerintah memantau penerimaan secara real-time, sehingga audit dan verifikasi menjadi lebih akurat dan adil.
3. Regulasi Penghasilan dari Ekonomi Kreatif
Pendapatan kreator dan influencer kini tercatat secara resmi, meningkatkan keadilan tingkat pajak dalam sektor ekonomi kreatif Indonesia.
Tantangan dan Kritik Publik
1. Isu Privasi dan Transparansi Data
Publik termasuk kreator konten menyatakan kekhawatiran terkait sejauh mana data digital mereka diakses. Jika sistem tidak transparan, hal ini dapat menjadi bentuk pengawasan berlebihan terhadap aktivitas pribadi.
2. Tantangan Sistem Deteksi
Pengumpulan data melalui algoritma harus akurat agar tidak memunculkan double counting atau salah cap kewajiban pajak. Kesalahan sistem dapat memengaruhi reputasi pelaku usaha digital.
3. Kesiapan Regulasi dan Sosialisasi
Sosialisasi ke pelaku industri digital sangat penting. Banyak kreator yang khawatir aturan ini diterapkan tanpa pemahaman yang memadai maupun mekanisme pembebasan/pengurangan pajak yang jelas.
Respons Pemerintah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan akan menerapkan prinsip privacy by design, termasuk:
Penggunaan data secara limitatif
Persetujuan eksplisit dari pengguna (consent)
Audit data eksternal
Kewajiban pelaporan
Kerjasama ketat dengan platform digital dan marketplace resmi
Selain itu, pemerintah akan memperkuat literasi perpajakan melalui media sosial untuk edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha digital.
Apa Artinya bagi Kreator & Pelaku Bisnis Digital?
Kreator konten kini perlu mencatat pendapatan endorsement dan monetisasi dengan rapih
Pengusaha online wajib mematuhi regulasi PMSE dan melaporkan penjualan kepada platform, agar pajak dapat dipungut sesuai objek PPh Pasal 22
Penghasilan dari media sosial yang tidak tercatat secara jelas tetap berisiko diaudit secara retrospektif oleh DJP
Kesimpulan
Pengenaan pajak digital dari media sosial mulai 2026 menjadi salah satu strategi pemerintah memperluas basis pajak di Era Ekonomi Digital. Meski potensi penerimaan meningkat, tantangan terbesar terletak pada implementasi: memastikan keadilan, privasi, dan keterbukaan data.
Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan sistem pendukung, edukasi publik, dan regulasi yang menjamin perlindungan hak wajib pajak. Jika dilaksanakan dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi landasan bagi tata kelola ekonomi digital yang transparan dan inklusif.
Ingin tahu lebih lanjut seperti konsekuensi regulasi ini terhadap pajak kreator, persiapan dokumen, atau kasus serupa di negara lain? Baca terus hanya di Pakistan Indonesia portal terpercaya untuk berita terbaru seputar ekonomi digital dan kebijakan nasional.
