Wacana pembatasan game online seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) mencuat setelah tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11/2025). Insiden ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang pengaruh permainan digital bertema kekerasan terhadap pelajar.
Beberapa pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta DPR RI, memberikan tanggapan resmi mengenai isu ini. Pemerintah menegaskan akan mengkaji secara komprehensif sebelum mengambil langkah kebijakan terkait pembatasan game online.
Fakta dan Tanggapan Pemerintah Soal Pembatasan Game Online
Pernyataan Presiden dan Menkomdigi
Dilansir dari Detik.com, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pembatasan game perang seperti PUBG menyusul peristiwa di SMAN 72. Ia menilai perlu evaluasi mendalam agar dampak negatif game tidak memengaruhi perilaku remaja.
Sementara itu, Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Menurutnya, industri game adalah sektor strategis yang perlu diatur dengan hati-hati agar pembatasan tidak justru menghambat perkembangan kreatif digital di Indonesia.
Reaksi Gubernur DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah pusat. Ia mengatakan, insiden di SMAN 72 harus menjadi refleksi untuk meningkatkan pengawasan terhadap konten digital di kalangan pelajar. (Liputan6.com)
Sikap DPR dan Akademisi
DPR RI menyambut baik rencana pembatasan game online, namun menegaskan perlunya kebijakan yang berbasis literasi digital dan bukan hanya pelarangan. Fraksi PKS menilai pengawasan sekolah dan peran orang tua lebih penting dibanding hanya memblokir akses permainan daring. (Fraksi PKS DPR RI)
Pakar pendidikan juga memperingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru. Menurut dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, pembatasan sebaiknya didasari riset psikologis dan sosial, bukan sekadar reaksi terhadap tragedi. (Sumber: UM Surabaya)
Dampak dan Pertimbangan atas Pembatasan Game Online
Potensi Dampak Positif
- Meningkatkan kesadaran orang tua untuk mengawasi anak dalam penggunaan perangkat digital.
- Mendorong pengembang lokal untuk menghadirkan game edukatif dan ramah anak.
- Memberi ruang bagi sekolah untuk mengedukasi siswa tentang literasi digital dan kontrol diri dalam bermain game.
Potensi Dampak Negatif
Namun, sejumlah kalangan menilai kebijakan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dirancang hati-hati:
- Pembatasan berlebihan bisa menghambat industri e-sports dan kreativitas digital.
- Risiko munculnya pasar gelap atau penggunaan VPN untuk mengakses game yang dibatasi.
- Fokus publik dapat bergeser dari masalah utama seperti pengawasan sekolah, kesehatan mental, dan pendidikan karakter.
Langkah ke Depan: Kolaborasi dan Literasi Digital
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa solusi ideal bukan sekadar pemblokiran, melainkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Literasi digital harus menjadi garda depan untuk membentuk kesadaran generasi muda dalam menggunakan teknologi secara sehat.
DPR juga menyerukan agar kementerian terkait menyiapkan kebijakan yang mendorong pelatihan literasi digital di sekolah dan keluarga. Penguatan karakter melalui kurikulum dan konseling siswa dinilai menjadi langkah jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan pembatasan sepihak.
Wacana pembatasan game online pasca-insiden SMAN 72 Jakarta mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap keselamatan pelajar dan dampak teknologi digital. Meski tujuannya positif, langkah ini memerlukan keseimbangan antara perlindungan dan kebebasan berekspresi.
Untuk berita teknologi, kebijakan digital, dan isu sosial terbaru lainnya, kunjungi PakistanIndonesia.com dan temukan liputan terpercaya seputar kebijakan publik dan dunia digital di Indonesia.
Referensi
