Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi memberlakukan larangan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga ingin memastikan kuota Pertalite dan Solar bersubsidi dinikmati masyarakat yang memenuhi syarat (detikOto, 2026; detikBali, 2026).
Aturan BBM Subsidi Berlaku Berdasarkan Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025
Pemerintah Provinsi NTT menetapkan kebijakan tersebut melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Aturan ini berlaku bagi kendaraan yang masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (detikOto, 2026).
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menegakkan asas keadilan. Menurut pemerintah, masyarakat yang telah membayar pajak berhak memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi. Kebijakan ini juga diharapkan mencegah penggunaan kuota subsidi oleh kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (detikBali, 2026).
Pemerintah daerah menilai kepatuhan membayar pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, kebijakan baru diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban pajaknya tepat waktu (detikBali, 2026).
Kendaraan Penunggak Pajak Tidak Bisa Membeli Pertalite dan Solar
Peraturan tersebut mengatur bahwa kendaraan yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Larangan berlaku di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di wilayah Provinsi NTT. Jenis BBM yang dibatasi meliputi Pertalite dan Solar sesuai ketentuan yang berlaku (detikOto, 2026).
Selain kendaraan yang menunggak pajak, aturan juga berlaku bagi kendaraan berpelat nomor luar daerah. Kendaraan tersebut tidak dapat membeli BBM bersubsidi selama berada di wilayah NTT. Pemerintah daerah menilai kebijakan ini diperlukan agar distribusi subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi syarat dapat memperoleh manfaat dari subsidi pemerintah (Suara Merdeka Banyumas, 2026).
Pasal 5 Mengatur Mekanisme Larangan BBM Subsidi
Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 mengatur mekanisme pelaksanaan larangan tersebut melalui Pasal 5. Aturan ini menjelaskan tata cara verifikasi kendaraan sebelum pembelian BBM bersubsidi dilakukan.
Beberapa poin penting dalam aturan tersebut meliputi:
- kendaraan yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor dilarang menggunakan BBM bersubsidi;
- larangan berlaku di seluruh SPBU yang berada di wilayah Provinsi NTT;
- identifikasi kendaraan dilakukan secara manual maupun elektronik;
- identifikasi elektronik dilakukan melalui integrasi sistem antara Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) dengan badan usaha penyedia BBM.
Pemerintah menyatakan sistem tersebut disiapkan untuk mempermudah proses verifikasi kendaraan. Sistem ini juga diharapkan membuat pemeriksaan lebih akurat tanpa menghambat pelayanan di SPBU (detikOto, 2026).
Kendaraan Pelat Luar Daerah Ikut Terdampak Kebijakan
Selain kendaraan yang menunggak pajak, Pergub NTT juga mengatur kendaraan berpelat luar daerah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6. Aturan itu menyatakan kendaraan luar daerah tidak diperbolehkan membeli Pertalite maupun Solar bersubsidi selama berada di wilayah NTT (detikOto, 2026).
Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu penyebab cepat habisnya kuota BBM subsidi berasal dari kendaraan berpelat luar daerah. Kendaraan tersebut ikut membeli BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di NTT. Karena itu, kebijakan baru diterapkan agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran. Langkah ini diharapkan memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai regulasi daerah (Suara Merdeka Banyumas, 2026).
Kebijakan Diharapkan Tingkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan
Pemprov NTT berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Selain mendorong penerimaan daerah, aturan tersebut juga bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan lebih adil dan tepat sasaran. Dengan penerapan sistem verifikasi yang terintegrasi, distribusi Pertalite dan Solar bersubsidi diharapkan menjadi lebih efektif sehingga manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
Mekanisme Pengawasan Dilakukan Secara Manual dan Elektronik
Untuk mendukung pelaksanaan aturan tersebut, Pemprov NTT menyiapkan dua mekanisme pengawasan. Petugas SPBU akan melakukan pemeriksaan secara manual terhadap status pajak kendaraan. Sementara itu, sistem elektronik akan dikembangkan melalui integrasi data antara Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) dengan badan usaha penyedia BBM (detikOto, 2026).
Melalui integrasi tersebut, status kendaraan dapat diketahui lebih cepat saat pemilik melakukan pembelian Pertalite maupun Solar bersubsidi. Sistem digital juga diharapkan mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Selain itu, langkah ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (detikBali, 2026).
Pemerintah Ingin Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan
Kebijakan ini tidak hanya membatasi akses terhadap BBM subsidi. Aturan tersebut juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik (detikBali, 2026).
Penerapan kebijakan tersebut diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:
- meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan;
- mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor;
- memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran;
- mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi energi;
- mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya (detikOto, 2026).
Video Kebijakan Sempat Viral di Media Sosial
Pemberlakuan aturan tersebut menjadi perhatian publik setelah video sosialisasi mengenai larangan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak beredar luas di media sosial. Informasi tersebut memicu berbagai tanggapan karena banyak masyarakat mengira aturan itu berlaku secara nasional (Suara Merdeka Banyumas, 2026).
Namun, Pemprov NTT menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025. Hingga saat ini belum ada kebijakan serupa yang diterapkan secara nasional terhadap seluruh kendaraan di Indonesia (detikBali, 2026).
Masyarakat Diminta Segera Melunasi Pajak Kendaraan
Masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor diimbau segera melunasi kewajibannya agar tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai ketentuan. Pelunasan pajak juga menjadi bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui penerimaan pajak (detikOto, 2026).
Selain itu, pemilik kendaraan diminta memastikan seluruh dokumen kendaraan tetap aktif. Dengan demikian, proses pembelian Pertalite maupun Solar bersubsidi di SPBU dapat berjalan tanpa kendala. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap disiplin masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat sekaligus menjaga keberlanjutan program subsidi energi yang lebih tepat sasaran (Suara Merdeka Banyumas, 2026).
Sebagai penutup, kebijakan Pemprov NTT yang melarang kendaraan penunggak pajak membeli Pertalite dan Solar bersubsidi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan distribusi BBM subsidi lebih adil dan tepat sasaran. Aturan yang berlandaskan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (detikOto, 2026; detikBali, 2026).
Masyarakat diimbau memahami bahwa aturan tersebut hanya berlaku di wilayah Nusa Tenggara Timur dan belum diterapkan secara nasional. Ikuti terus informasi kebijakan transportasi, perpajakan, dan otomotif terbaru hanya di PakistanIndonesia.com, serta baca artikel menarik lainnya untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya.
Referensi
