Pemerintah menegaskan bahwa aturan pajak UMKM tidak menghapus fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen, melainkan memperjelas kriteria wajib pajak yang berhak memanfaatkannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mempertahankan tarif PPh Final 0,5 persen sekaligus mengubah kelompok penerima fasilitas agar lebih tepat sasaran (UMKM.go.id, 2026; Ortax, 2026).
Aturan Pajak UMKM dalam PP Nomor 20 Tahun 2026
Pemerintah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi baru tersebut tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, tetapi memperjelas kelompok wajib pajak yang dapat menggunakan fasilitas tersebut (UMKM.go.id, 2026).
Dalam Pasal 56 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah menetapkan bahwa tarif PPh Final 0,5 persen masih berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Perubahan utama terletak pada penyempurnaan kelompok wajib pajak penerima fasilitas sehingga kebijakan menjadi lebih terarah dan sesuai karakteristik pelaku usaha (UMKM.go.id, 2026).
Kriteria Penerima Pajak UMKM Kini Lebih Spesifik
Perubahan paling penting dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 adalah penyesuaian terhadap kelompok wajib pajak yang dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM.
Berdasarkan ketentuan terbaru, fasilitas tarif 0,5 persen diberikan kepada:
- Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP);
- Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Perorangan (PT Perorangan);
- koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan.
Sebaliknya, sejumlah badan usaha tidak lagi termasuk sebagai penerima fasilitas baru, yaitu:
- Commanditaire Vennootschap (CV);
- firma;
- Perseroan Terbatas (PT) selain Perseroan Perorangan;
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
Perubahan tersebut bertujuan memastikan fasilitas perpajakan benar-benar diberikan kepada pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan pemerintah sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya (Ortax, 2026).
Masa Transisi Tetap Diberikan bagi Badan Usaha
Pemerintah tetap memberikan ketentuan peralihan bagi wajib pajak yang sebelumnya telah menggunakan tarif PPh Final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022.
CV, firma, PT non-perorangan, BUMDes, dan BUMDesma masih diperbolehkan menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen hingga jangka waktu pemanfaatan fasilitas berdasarkan ketentuan lama berakhir. Setelah masa transisi selesai, badan usaha tersebut wajib mengikuti mekanisme Pajak Penghasilan sesuai tarif umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (Ortax, 2026).
Kebijakan transisi tersebut disiapkan agar perubahan regulasi tidak menimbulkan gangguan terhadap keberlangsungan administrasi perpajakan pelaku usaha yang telah memanfaatkan fasilitas sebelumnya.
Pemerintah Tetap Memberikan Kemudahan bagi Pelaku UMKM
Selain mempertahankan tarif 0,5 persen, pemerintah juga mempertahankan berbagai kemudahan administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria (UMKM.go.id, 2026).
Beberapa kemudahan tersebut meliputi:
- tarif PPh Final tetap sebesar 0,5 persen;
- fasilitas berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu;
- batas omzet mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 20 Tahun 2026;
- pengenaan pajak tetap menggunakan mekanisme yang lebih sederhana dibandingkan skema umum.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pemerintah bukan meningkatkan beban pajak bagi pelaku UMKM, melainkan memastikan fasilitas perpajakan diberikan secara lebih tepat sasaran kepada wajib pajak yang memang memenuhi persyaratan (UMKM.go.id, 2026).
