Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mendukung berbagai upaya untuk tingkatkan literasi di masyarakat. Langkah ini penting untuk menghadapi tantangan kehidupan berbangsa yang semakin berat, seperti diberitakan MetroTV News.
“Tantangan literasi di era saat ini sangat berat. Karena bukan hanya menciptakan masyarakat yang sekadar bisa membaca, tetapi juga harus mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi yang ada,” kata Lestari.
Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada akhir tahun lalu mencatat pemahaman tekstual (kemampuan siswa dalam memahami kosakata, latar cerita, dan struktur teks) dicapai oleh 49,21 persen peserta TKA. Selain itu, pemahaman inferensial siswa (kemampuan menjelaskan hubungan makna antarkalimat atau paragraf) tercatat dicapai 43,21 persen peserta tes. Lalu, kemampuan mengevaluasi serta mengapresiasi teks yang memadai baru dicapai oleh 45,32 persen peserta TKA. Sejumlah catatan tersebut, menurut Lestari, dapat dimaknai lebih dari separuh peserta didik belum memiliki fondasi literasi yang kuat.
Tantangan Literasi Siswa
“Ini bukan persoalan angka semata, tapi ancaman nyata bagi daya saing dan kedaulatan bangsa,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat ada sejumlah kendala dalam peningkatan literasi masyarakat, antara lain kesenjangan literasi antardaerah yang ekstrem, kuatnya budaya lisan dibanding budaya tulisan, dan harga buku yang relatif mahal. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga juga harus segera diatasi bersama.
Upaya Memperkuat Literasi
Langkah yang bisa dilakukan segera, menurut Rerie, dengan mempermudah akses masyarakat terhadap buku. Seperti ketersediaan buku-buku berkualitas di perpustakaan yang tersebar di tanah air dan penghapusan pajak terkait buku seperti PPN, serta pajak kertas bahan baku buku.
Rerie yang juga legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II itu mengungkapkan saat ini Komisi XIII DPR RI sedang mendorong revisi Undang-Undang Perbukuan untuk menghapus PPN buku. Selain itu, tegas Rerie, upaya distribusi pendidik berkualitas yang merata di daerah-daerah juga harus segera dilakukan.
“Guru adalah salah satu panglima literasi di lapangan, selain keluarga. Tidak cukup hanya mengirim guru ke daerah-daerah, tapi juga harus memastikan mereka mendapat dukungan dan insentif yang layak,” ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Literasi sebagai Gerakan Nasional
Rerie mendorong agar upaya peningkatan literasi menjadi gerakan nasional yang terukur. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat harus diwujudkan untuk merealisasikan gerakan tersebut.
“Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah dengan baik derasnya setiap informasi yang datang, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan Ibu Pertiwi,” kata Rerie.
Penutup
Upaya Rerie mendorong revisi UU Perbukuan menjadi langkah penting untuk tingkatkan literasi siswa di Indonesia. Gerakan literasi nasional yang terukur dan kolaboratif ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca kritis generasi muda.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar pendidikan, nasional, internasional, ekonomi, politik, kesehatan, religi, olahraga, pariwisata, teknologi, dan seni budaya hanya di PakistanIndonesia.com.
